Ganjar Desak Prabowo Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional
- Ganjar Pranowo mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional, disampaikan melalui unggahan X pada 20 Oktober 2026.
- Ia meminta refocusing anggaran program berbiaya besar untuk mobilisasi personel dan sarana pemadaman, sekaligus bantuan sosial serta dukungan ekonomi bagi warga, pedagang, dan UMKM terdampak.
- Ganjar juga meminta pemerintah menanggung pengobatan, menyalurkan masker dan oksigen, menerapkan PJJ di wilayah terdampak, serta menugaskan pejabat terkait berkantor dekat lokasi karhutla.
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Dia juga meminta pemerintah mengalihkan anggaran program berbiaya besar untuk mempercepat penanganan karhutla dan membantu masyarakat terdampak.
Desakan tersebut disampaikan Ganjar melalui akun resmi X miliknya pada Selasa (20/10/2026). Dalam video yang diunggah, Ganjar tampak berbicara di tengah kepungan kabut asap.
"Umumkan karhutla sebagai bencana nasional," tulis Ganjar, dikutip Rabu (21/10/2026).
1. Perlunya refocusing anggaran dan mobilisasi sumber daya
Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama) Menurut Ganjar, penanganan karhutla membutuhkan mobilisasi sumber daya secara maksimal. Pemerintah perlu mengerahkan lebih banyak personel terlatih serta memanfaatkan sarana transportasi darat, laut, dan udara untuk mendukung pemadaman secara masif dan terkoordinasi.
Dia juga mendorong pemerintah melakukan refocusing anggaran dengan mengalihkan sementara anggaran program berbiaya besar untuk penanganan karhutla. Dana tersebut dinilai perlu digunakan tidak hanya untuk pemadaman, tetapi juga untuk membantu perekonomian masyarakat terdampak.
"Refocusing anggaran. Alihkan sementara waktu anggaran program berdana besar untuk bencana nasional karhutla ini. Untuk apa saja? Selain pemadaman, juga untuk membantu ekonomi warga terdampak, bantuan sosial bagi warga, pedagang, dan UMKM misalnya," kata dia.
2. Pemerintah harus menanggung biaya pengobatan warga terdampak
Ilustrasi kabut asap akibat karhutla. (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S) Selain dukungan ekonomi, Ganjar meminta pemerintah menanggung biaya pengobatan warga terdampak serta mendistribusikan masker, oksigen, dan kebutuhan lainnya untuk mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.
Ganjar juga menyarankan agar sekolah di wilayah yang terdampak kabut asap diliburkan. Sebagai alternatif, kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk menjaga keselamatan dan kesehatan siswa.
3. Ganjar minta pejabat terkait berkantor di sekitar karhutla
Karhutla Kaltim Masih bisa dikendalikan (Dok. Dishut Kaltim) Lebih lanjut, Ganjar meminta pejabat terkait berkantor di sekitar lokasi karhutla agar dapat melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak kabut asap.
"Kerahkan seluruh pejabat terkait untuk ngantor di wilayah karhutla. Dengan merasakan sendiri sesaknya bernapas dalam kepungan asap dan mengetahui sendiri kondisi lapangan, para pejabat akan lebih mengetahui tingkat urgensinya sehingga penanganan bisa lebih cepat dilakukan," ucap Ganjar.
