Gelar Musra di Seluruh Provinsi, Relawan: Bukan Perintah Jokowi

20 Agu 2022, 15:37 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara)

Jakarta, IDN Times - Sejumlah relawan Presiden Joko "Jokowi" Widodo bakal menggelar musyawarah rakyat (musra) di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Acara tersebut dimulai pada 28 Agustus 2022 dengan musra pertama yang digelar di Bandung, Jawa Barat.

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia, Panel Barus, memastikan musra digelar bukan atas perintah Jokowi. Sebaliknya, musra tersebut merupakan inisiatif dari para relawan.

"Jadi kalau dibilang ini perintah Jokowi, bukan. Ini ide kami, pikiran kami, ditambah lagi ada arahan beliau, ya cocok," kata Barus dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Sabtu (20/8/2022).

1. Musyawarah rakyat kedepankan demokrasi

Relawan Jokowi gelar musyawarah rakyat (musra) di 34 provinsi (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Selain itu, kata Barus, musra digelar melibatkan seluruh masyarakat sebagai upaya mewujudkan demokrasi di Indonesia. Terutama untuk pengamalan sila keempat.

"Musra ini adalah satu bentuk perwujudan dari sila keempat pancasila, yaitu demokrasi. Karena demokrasi itu omong kosong tanpa keterlibatan masyarakat," kata dia.

2. Musra jadi momentum rakyat bahas nasib bangsa

Konferensi pers Musra yang diinisiasi simpatisan Jokowi di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (29/6/2022). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Selain itu, Barus mengatakan, musra menjadi momentum bagi masyarakat untuk terlibat membahas kriteria pemimpin, termasuk nasib bangsa Indonesia ke depan. Dengan demikian, hal ini pun dinilainya perlu melibatkan masyakarat.

"Ini adalah usaha, satu niat baik menyiapkan satu peluang untuk publik bisa ikut terlibat mempercakapkan banyak hal tentang nasib bangsa ke depan," ucap dia.

3. Tiga poin utama digelarnya musra

Relawan Jokowi gelar musyawarah rakyat (musra) di 34 provinsi (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Lebih lanjut Barus mengatakan, setidaknya ada tiga poin yang menjadi tujuan digelarnya acara tesebut.

Pertama, Musra Indonesia bakal menjadi semacam wadah yang menampung keinginan rakyat.

Kedua, membahas soal agenda kebangsaan termasuk program prioritas hingga kriteria pemimpin yang diinginkan rakyat. Termasuk membahas nama-nama calon Presiden maupun calon Wakil Presiden.

"Termasuk urusan agenda kebangsaan, program prioritas, kriteria pemimpin, termasuk nama-nama calon Presiden dan Wakil Presiden," kata Barus.

Ketiga, menjamin aspirasi rakyat dalam membuat keputusan, sebagaimana konsep negara demokrasi.

"Jadi yang ketiga, bahwa semua orang harus terlibat di semua proses ini, baru itu demokrasi bisa terlaksana," ucap Barus.