Gelar Rapat Bersama DPR, KPU-Bawaslu Diharapkan Bahas  E-Rekap

Herman mengatakan agar pembahasan dalam RDP kali ini menyinggung soal penghitungan suara secara elektronik (e-rekap). Dia menilai cara ini akan memunculkan pemilu yang efisien dan efektif, serta membuat hasil pemilu lebih dipercaya semua lapisan masyarakat.

"Tentu ini juga semuanya tergantung terhadap undang-undang yang mengaturnya, dan nanti kita coba bicarakan kalau kemudian bahwa ini sangat berhubungan dengan undang-undang, tentu kita sangat berkepentingan untuk melihat dan mendalami, mengkaji kembali terhadap undang-undang," ucap Herman dalam RDP tersebut.

Ketua KPU Arief Budiman yang hadir bersama Ketua Bawaslu Abhan mengatakan proses PKPU secara transparan dibahas dalam rapat pleno dan diuji publik, baru setelahnya dilanjutkan tahapan pengundangan.

"Kemudian hari ini kita lakukan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Kalau tidak ada masukan yang harus membuat KPU mengubah atau menyempurnakan, maka kita lanjutkan nanti dengan pengundangan," kata dia.

Arief juga mengingatkan Pilkada Serentak akan digelar pada September 2020. Untuk itu, sebaiknya tahapan PKPU segera dituntaskan.

"Karena ini penting untuk harus ada segera, baik bagi penyelenggara pemilu maupun bagi peserta pemilu. Karena peserta pemilu kan nanti akan merancang, 'kalau gitu saya kapan harus melakukan rapat internal, kapan harus berkoalisi, kapan harusnya, gitu kan'," kata dia.

Arief berharap penentuan waktu untuk membuat rencana kegiatan dan anggaran dapat dipercepat, agar semua rencana serta ekskusi Pilkada 2020 berjalan lebih baik.

“Nah, bagi KPU juga penting. Kapan harus membuat rencana kegiatan dan menyusun anggaran, kapan anggaran harus mulai tersedia. Ini penting juga bagi pemerintah daerah. Jadi dia bisa penting juga bagi aparat keamanan. Jadi tahapan ini akan menentukan banyak hal," dia memungkasi.