Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman milik tersangka dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras Program Keluarga Harapan (PKH) 2020-2021. Kediaman tersebut berupa rumah di Tangerang Selatan dan apartemen di Jakara Pusat.
"Hasil penggeledahan ditemukan beberapa dokumen dan juga bukti elektronik," ujar Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Selasa (30/5/2023).
Barang-barang tersebut disita KPK sebagai bukti dalam dugaan korupsi bansos beras PKH ini.
Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah Kementerian Sosial (Kemensos). Dari penggeledahan ini, KPK menemukan sejumlah bukti dugaan korupsi.
"Selama proses penggeledahan, ditemukan, dan diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dan bukti elektronik yang tentunya memiliki keterkaitan dengan perkara," ujar Ali Fikri, Rabu (24/5/2023).
Bukti-bukti yang ditemukan KPK telah disita. Nantinya, bukti-bukti tersebut akan dianalisis oleh Tim Penyidik.
"Untuk melengkapi pemberkasan perkara," jelas Ali.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, mengatakan bahwa dirinya tengah bekerja ketika ruangan digeledah KPK. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu bersyukur dengan penggeledahan tersebut dan tidak menganggapnya sebagai aib.
"Saya bersyukur, kenapa? Saya biar masih mengingatkan teman-teman Kemensos. Kalau ada yang tidak percaya kepada yang saya inginkan," ucap dia.
Mantan Wali Kota Surabaya itu mengaku tidak mempunyai beban tentang penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di Kemensos.
Risma mengaku terus menjaga komitmen untuk tidak menyalahgunakan anggaran bantuan sosial yang diperuntukan untuk masyarakat miskin di Indonesia.
“Saya tidak ada, kepikir saja tidak ada,” ujar dia.
KPK dalam kasus ini telah menetapkan 6 orang tersangka. Salah satunya adalah eks Dirut PT TransJakarta, M Kuncoro Wibowo.
KPK belum secara resmi mengumumkan nama-nama tersangka. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun mereka adalah BS, AC, IW, RR, dan RC.
"Ketika penyidikan ini kami anggap telah tercukupi untuk pengumpulan alat buktinya, maka identitas dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan pidana sekaligus pasal yang disangkakan akan kami sampaikan pada publik," ujar Ali Fikri saat itu.