Amnesty: Polisi dan Militer Kamboja Jaga Kompleks Online Scam
- Amnesty International menuduh militer dan polisi Kamboja terlibat menjaga kompleks penipuan daring, berdasarkan wawancara penyintas, data korban, kunjungan lokasi, dan video penjaga berseragam.
- Lima perusahaan keamanan diduga memasok penjaga yang menghalangi pelarian serta terlibat kekerasan terhadap pekerja; laporan juga menyoroti kaitan perwira, elite bisnis, dan kompleks penipuan.
- Pemerintah Kamboja menyatakan telah menggerebek ratusan lokasi dan menindak pelaku, sementara perusahaan serta pejabat terkait membantah tuduhan; Amnesty mendesak investigasi independen dan pembekuan izin.
Jakarta, IDN Times - Amnesty International menuduh personel militer dan kepolisian Kamboja bekerja sebagai penjaga keamanan di berbagai kompleks penipuan daring. Tuduhan tersebut diungkap dalam laporan terbaru bertajuk Official Business: Security Companies and Authorities at Scamming Compounds in Cambodia yang diluncurkan di Bangkok, Thailand, pada Kamis (29/10/2026).
Laporan setebal 160 halaman ini disusun berdasarkan wawancara terhadap 151 penyintas, peninjauan catatan lebih dari 400 korban tambahan, serta kunjungan ke 82 kompleks penipuan sejak Januari 2023 hingga September 2026. Peneliti juga melacak ribuan video dari akun TikTok para penjaga berseragam dan menemukan keterkaitan aparat aktif di sedikitnya 22 dari 86 lokasi penipuan yang didokumentasikan.
1. Lima perusahaan keamanan swasta memasok penjaga
ilustrasi aparat keamanan (unsplash.com/Taiwangun) Amnesty International mengidentifikasi lima perusahaan keamanan swasta yang memasok penjaga ke sedikitnya 23 kompleks penipuan, yakni Leap Somnang Security, Security Response, ZD Security, Dara Security Service, dan Best Security Service. Para penjaga mengendalikan pintu keluar gedung, memburu pekerja yang mencoba kabur, serta memaksa korban menipu target dengan kekerasan.
Para penyintas mengungkapkan bahwa penjaga menggunakan alat kejut listrik dan senjata api untuk menyiksa pekerja yang melawan atau gagal memenuhi target pendapatan. Di kompleks Park 8 Provinsi Prey Veng, penjaga dari Security Response dituding berjaga di luar ruangan gelap saat manajer memperkosa pekerja perempuan asal Kamerun, serta merantai pekerja asal Uganda di atas bak air sambil memukulinya selama berjam-jam.
"Jejak negara Kamboja ada di mana-mana. Kamboja gagal melindungi para korban dan perusahaan keamanan tersebut sama sekali tidak tersentuh," ujar Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnès Callamard, dilansir Khaosod English.
Berdasarkan laporan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), industri penipuan daring di Asia Tenggara menimbulkan kerugian tahunan sekitar 100 miliar dolar AS (sekitar Rp1.816 triliun). Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat pusat kejahatan ini memperkerjakan hingga 300 ribu orang di kawasan tersebut, dengan sekitar 100 ribu orang di antaranya disekap di Kamboja.
2. Keterlibatan perwira militer, polisi, hingga jaringan bisnis elite Kamboja
ilustrasi penipuan online (pixabay.com/Bru-nO) Penyelidikan ini turut menyeret tiga perwira tinggi militer dan kepolisian Kamboja yang diduga memiliki hubungan langsung dengan operasional perusahaan keamanan maupun kompleks penipuan. Leap Somnang Security, perusahaan dengan jangkauan terbesar yang menjaga 15 kompleks di delapan provinsi, dikendalikan oleh Kolonel Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja, Ban Sophat, yang menampilkan dirinya di publik sebagai komisaris utama.
Perwira kedua adalah Wakil Kepala Kepolisian Provinsi Svay Rieng, Lay Channy, yang nomor telepon pribadinya tercantum pada papan nama kantor cabang Best Security di kota perbatasan Bavet meski ia ikut terlibat dalam operasi penggerebekan di wilayah tersebut. Selain itu, anggota unit pengawal perdana menteri berpangkat Brigadir Jenderal, Tek Bunthoeun, disebut memiliki kepentingan langsung pada lahan kompleks penipuan di Provinsi Banteay Meanchey yang dikembangkan oleh perusahaan properti milik istrinya.
"Selama bertahun-tahun, para penyintas dari kompleks mengerikan ini mengaku bertemu anggota militer atau polisi Kamboja di dalam lokasi. Pengakuan tersebut sebelumnya tidak dapat diverifikasi secara independen hingga saat ini," kata Callamard, dikutip dari The Independent.
Melansir CamboJA News, beberapa perusahaan penjagaan tersebut juga terhubung dengan jaringan konglomerat keuangan dan elite politik Kamboja. Security Response memiliki hubungan bisnis dan kesamaan direksi dengan Panda Commercial Bank serta Huione Group, konglomerat keuangan Kamboja yang telah diputus dari sistem perbankan Amerika Serikat (AS) akibat pencucian uang. Sementara itu, posisi direktur di ZD Security pernah dijabat oleh putra mantan Wakil Perdana Menteri Yim Chhayly, Yim Leak, yang pada Selasa (27/10/2026) dikenai surat perintah penangkapan oleh pengadilan Thailand terkait pencucian uang sindikat penipuan dengan ancaman penyitaan aset lebih dari 1 miliar dolar AS (sekitar Rp18,16 triliun).
3. Perusahaan dan pejabat terkait bantah tuduhan Amnesty
Menanggapi temuan tersebut, Kementerian Dalam Negeri Kamboja menyatakan pihaknya telah menggerebek 832 lokasi penipuan dan menyeret 3.477 tersangka ke pengadilan antara Juli 2025 hingga Agustus 2026. Otoritas Kamboja juga mengklaim telah mendisiplinkan 77 anggota polisi, menuntut enam penjaga keamanan swasta atas penggunaan alat kejut listrik ilegal, serta menahan 17 pejabat militer, polisi, dan sipil yang berkolusi dengan penjahat.
Para perwira dan perusahaan keamanan yang disebutkan dalam laporan itu kompak membantah tuduhan keterlibatan dalam kejahatan maupun penyiksaan pekerja. Ban Sophat mengklaim hanya bertugas sebagai penasihat bagi pemilik Leap Somnang Security, manajemen Security Response menyatakan beroperasi sesuai hukum, sedangkan pihak Best Security menyebut Lay Channy hanya pemilik gedung sewaan mereka dan menduga seragam perusahaan telah dipalsukan di lokasi penipuan.
"Meskipun kompleks penipuan saat ini tampak tidak aktif, temuan kami menunjukkan dengan jelas bahwa infrastruktur impunitas belum dibongkar. Kamboja tidak akan mengakhiri industri kejam ini sampai meminta pertanggungjawaban pihak yang mengisi staf, mengelola, mendanai, dan melindungi sistem tersebut,” tutur Callamard, dilansir The Guardian.
Amnesty International mendesak pemerintah Kamboja segera membekukan izin operasional perusahaan keamanan yang terlibat serta menyelidiki perwira militer dan polisi secara independen. Organisasi itu juga meminta komunitas internasional meninjau ulang kerja sama penegakan hukum, militer, dan keuangan dengan institusi Kamboja, serta menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial untuk menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap para pelaku.
