Gelora Tak Sudi PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

29 Apr 2024, 09:59 WIB

Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Sidik (sebelah kiri) bersama Ketum Gelora Anis Matta. (Dokumentasi Partai Gelora)

Intinya sih...

Partai Gelora menolak PKS bergabung ke dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran
PKS disoroti melakukan serangan negatif dan narasi ideologis terhadap Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024
Ideologi PKS dianggap bertolak belakang dengan yang digaungkan oleh Jokowi dan Prabowo, yang mengingatkan untuk tidak membelah politik dan ideologi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Partai Gelora menolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung ke dalam koalisi partai pendukung Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfuz Sidik mengatakan, apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dan massa ideologisnya.

"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Senin (29/4/2024).

1. Narasi PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama usai ditetapkan dalam rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Menurutnya, selama masa kampanye Pilpres 2024, PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran. Ia juga menyoroti narasi itu terutama untuk menyerang Gibran dan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," ucap Mahfuz.

2. PKS punya sejarah negatif terhadap Prabowo, yang dicap sebagai pengkhianat

Prabowo dan Gibran usai ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres Terpilih 2024 di KPU pada Rabu (24/4/2024). (IDN Times/Fauzan)

Ia lantas kembali mengingatkan publik, salah satu narasi kontroversial yang menurutnya muncul dari kalangan PKS. Narasi tersebut menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, karena dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon Gubernur Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra.

Mahfuz mengungkapkan, PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Salah satu contohnya ialah mengecap Prabowo sebagai pengkhianat, karena bergabung dalam Kabinet Pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin pada 2019.

"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," ujarnya.

3. Gelora soroti narasi PKS yang berisiko membelah masyarakat

Capres dan cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bertemu Presiden PKS usai putusan MK. (IDN Times/Amir Faisol)

Oleh sebab itu, ideologi PKS dianggap bertolak belakang dengan yang selama ini digaungkan oleh Jokowi dan Prabowo yang mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi.

"Narasi-narasi yang berisiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo," imbuh Mahfuz.

Sebagaimana diketahui, Gelora merupakan salah satu parpol yang tergabung dalam koalisi untuk memenangkan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024. Partai yang terbilang anyar itu bergabung dengan KIM bersama Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, Garuda, dan PBB.

Adapun sejumlah petinggi Partai Gelora sendiri merupakan bekas kader PKS. Partai itu disebut terbentuk lantaran adanya konflik internal di PKS, sehingga sejumlah kadernya memilih untuk membuat partai baru.