Polemik Ijazah Gibran, Bivitri: MK Lempar Bola Panas ke Parpol hingga Aparat

07 Oct 2026, 10:21 WIB4 min read

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Polemik Ijazah Gibran, Bivitri: MK Lempar Bola Panas ke Parpol hingga Aparat

Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti dalam program "Ngobrol Seru" by IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times, Uni Zulfiani Lubis. (Dok. IDN Times)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

MK menyatakan gugatan 12 pemohon tidak dapat diterima karena kedudukan hukum, namun disebut tidak menemukan bukti kelulusan SMA Gibran dan menilai ada manipulasi persyaratan pencalonan.
Bivitri Susanti menilai putusan MK menyerahkan tindak lanjut kepada partai politik, DPR, dan aparat penegak hukum, termasuk kemungkinan pemakzulan, investigasi, serta evaluasi terhadap KPU.
Refly Harun menilai putusan membuka peluang pemberhentian Gibran dan berharap ia mundur, sementara relawan Gibran menyambut putusan sebagai penguatan dalil bahwa pemohon tidak berhak mengajukan perkara.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2024

Persyaratan pencalonan Gibran dalam Pemilu 2024 dipersoalkan karena dugaan manipulasi dan ketiadaan bukti kelulusan SMA.

30 September 2026

Bivitri Susanti menjadi saksi ahli bagi Denny Indrayana Cs dalam persidangan perkara di MK.

Selasa, 6 Oktober 2026

MK tidak menerima gugatan PHPU terkait persyaratan capres-cawapres. Putusan MK menyatakan tidak ditemukan bukti kelulusan SMA Gibran sehingga ia tidak memenuhi syarat pencalonan pada Pemilu 2024.

Rabu (7/10/2026)

Bivitri menilai putusan MK melempar tanggung jawab kepada partai politik, aparat penegak hukum, dan DPR untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan sengketa persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, tetapi menyatakan tidak menemukan bukti kelulusan SMA Gibran.
Who?
Gibran Rakabuming Raka, 12 pemohon termasuk Denny Indrayana dan Refly Harun, Bivitri Susanti, Mahkamah Konstitusi, KPU, partai politik, serta Relawan Militan Gibran 08 Nusantara terlibat dalam perkembangan perkara ini.
Where?
Putusan dibacakan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Refly Harun dan perwakilan Relawan Militan Gibran 08 Nusantara menyampaikan tanggapan seusai sidang di Gedung MK.
When?
Putusan MK dibacakan pada Selasa malam, 6 Oktober 2026. Bivitri menyampaikan pandangannya melalui akun Threads yang dikutip pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Why?
MK menyatakan para pemohon tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan perkara. Bivitri menilai isu yang dipersoalkan adalah dugaan manipulasi persyaratan pencalonan, bukan semata ketiadaan ijazah SMA.
How?
Bivitri menilai putusan membuka dorongan bagi partai di DPR memulai proses pemakzulan, aparat menyelidiki dugaan manipulasi, dan DPR mengevaluasi KPU. Refly menyerukan pengunduran diri Gibran, sementara relawannya menyambut putusan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mahkamah Konstitusi tidak menerima gugatan tentang syarat Gibran saat Pemilu 2024. Hakim bilang tidak menemukan bukti Gibran lulus SMA. Bivitri berkata partai, DPR, dan polisi sekarang harus bertindak. Refly Harun berharap Gibran mau mundur dari jabatan wakil presiden. Pendukung Gibran berterima kasih karena gugatan itu ditolak.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Putusan MK membuka ruang kejelasan melalui pengujian substansi dan penegasan kedudukan hukum para pemohon. Perbedaan respons dari pihak-pihak terkait juga menunjukkan bahwa proses persidangan menyediakan wadah bagi argumen yang berlawanan untuk disampaikan secara terbuka, sementara isu yang mengemuka diarahkan pada mekanisme kelembagaan yang tersedia.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan meski Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait persyaratan capres dan cawapres di Pemilu 2024 pada Selasa, 6 Oktober 2026, hakim konstitusi tetap mengadili substansi dari gugatan tersebut.

Dalam putusannya, hakim konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti kelulusan SMA Gibran, sehingga tidak memenuhi syarat pencalonan dalam Pemilu 2024. Namun, menurut Bivitri, pemohon yang terdiri dari 12 pihak tidak sepenuhnya mengalami kekalahan. Justru, ia menilai, itu langkah yang paling jauh secara politik yang dapat diputuskan MK. Mahkamah melempar bola panas ke sejumlah lembaga lain.

"MK melempar bola panas ke beberapa pihak yakni satu, partai-partai yang ada di DPR untuk memulai proses impeachment (pemakzulan), kedua, aparat penegak hukum untuk menginvestigasi manipulasi yang ditemukan oleh MK, ketiga, DPR supaya menghukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sekarang. Tujuannya agar anggota KPU yang saat ini menjabat tidak dipilih lagi. Bahkan, seharusnya mereka dipecat," ungkap Bivitri di akun Threads, dikutip Rabu (7/10/2026). IDN Times telah meminta izin kepada Bivitri untuk mengutip pandangannya itu.

Bivitri juga menjadi saksi ahli dari pihak Denny Indrayana Cs di dalam persidangan kasus ini di MK pada 30 September 2026. Di forum itu, Bivitri menggarisbawahi masalah yang disoal oleh para pemohon bukan terkait ijazah SMA Gibran yang tidak ada, namun dugaan manipulasi persyaratan di Pilpres 2024 untuk kepentingan calon tertentu.

"Sementara, pemohon dianggap oleh MK tidak punya dasar hukum untuk memohonkan perkara ini. Istilah hukumnya, tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)," katanya.

1. Partai-partai dinilai akan dipaksa tidak mencalonkan Gibran pada 2029

Wapres Gibran Rakabuming Raka saat melakukan peninjauan pembangunan Jembatan Musi V di ruas tol Palembang-Betung (IDN Times/Rangga Erfizal)

Bivitri mengatakan lewat putusan MK yang dibacakan pada Selasa malam kemarin, partai-partai politik juga dipaksa agar tidak mencalonkan Gibran pada Pemilu 2029. Sebab, ia sudah terungkap tak memiliki ijazah SMA dan memanipulasi persyaratan agar tetap lolos sebagai wakil presiden.

"Jadi, ke partai-partai politik yang dilempar bola setengah panas dan ke Gibran dilempar bola dingin agar segera mundur karena malu," tutur dia.

2. Refly Harun meyakini Gibran akan mundur dari kursi Wapres

Refly Harun dkk Siapkan Langkah Impeachment Gibran ke DPR (IDN Times/Lia Hutasoit)

Sementara, salah satu pemohon, Refly Harun, mengatakan hasil putusan MK tidak hanya disambut secara positif oleh pihak Gibran, melainkan oleh pihaknya juga. Sebab, MK secara jelas menyatakan putra sulung Presiden ke-7 Joko "Jokowi" Widodo itu tidak memiliki ijazah SMA. Sehingga, kata dia, terbuka peluang Gibran dimakzulkan atau diberhentikan sesuai dengan mekanisme UUD 1945.

Meski begitu, kata Refly, seharusnya Gibran memiliki etika, sehingga alih-alih dimakzulkan, ia memilih mengundurkan diri. Pakar hukum tata negara itu meyakini Gibran akan mundur dari posisi wapres dalam satu hingga dua hari ke depan.

"Tetapi kalau misalnya kita tahu diri sudah tidak memenuhi syarat, seharusnya pakai yang namanya etika berpemerintahan, wajib mengundurkan diri. Tapi gak tahu, saya yakin satu atau dua hari ini Gibran akan mengundurkan diri," ujar Refly, usai sidang di MK.

3. Ketua Relawan Militan Gibran 08 ucapkan terima kasih kepada Prabowo

Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan bersama jajaran saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sementara, Ketua Relawan Militan Gibran 8 Nusantara Andi Azwan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto seusai gugatan Denny Indrayana dkk terkait ijazah Gibran ditolak MK. Menurut Andi, putusan tersebut menunjukkan apa yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan kaidah dan koridor.

“Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan kita melihat apa yang terjadi yang diucapkan oleh sembilan majelis hakim yang mulia, bahwasanya semuanya permintaan mereka adalah ditolak,” kata dia di Gedung MK, seusai sidang.

“Terima kasih presiden yang luar biasa, Bapak Prabowo Subianto, yang telah memberikan kekuatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, untuk bisa mensejahterakan bangsa Indonesia bersama Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka,” katanya.

Sementara, Ketua Tim Hukum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Tri Sandhi Wibisono, menyebut majelis hakim mengambil seluruh dalil yang mereka sampaikan selaku pihak terkait.

“Kami beberapa kali sudah menyampaikan bahwa permohonan kami adalah sebagai penyimbang dari permohonan pemohon,” kata Tri.

“Hari ini sudah terjawab apa yang menjadi keterangan kami selaku pihak terkait, seluruhnya dalil-dalil kami telah diambil oleh majelis hakim yang pada intinya bahwa pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan,” tutur dia.

Tri berpendapat putusan MK tersebut menunjukkan kebenaran dan keadilan sudah menampakkan diri.