Gibran Tanggapi Usul Dedy Sitorus Ngantor di IKN: Nanti Kita Sama-Sama

Putra sulung Presiden ketujuh RI, Joko "Jokowi" Widodo ini pun mengingatkan, IKN sudah ditetapkan menjadi ibu kota politik pada 2028.

"Karena IKN telah ditetapkan sebagai ibukota politik di 2028, sehingga penyelenggaraan negara baik dari sisi eksekutif, yudikatif, dan legislatif harus terpenuhi," tuturnya.

Sebelumnya, Deddy mendorong pemanfaatan maksimal gedung-gedung yang telah dibangun di IKN. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala BNNP, dan Kepala Otorita IKN pada Senin, 30 Maret 2026.

Dalam forum itu, Deddy menilai, fasilitas yang sudah berdiri seharusnya segera digunakan agar tidak menjadi beban anggaran negara. Ia mengingatkan biaya perawatan gedung tetap berjalan meski belum dimanfaatkan secara optimal.

"Kalau tidak ada instansi pemerintah pusat yang mau menggunakan, mungkin ada yang lain mau menggunakan misalnya gitu. Mungkin satu dirjen dalam satu bulan bergiliran Pak Kemendagri Pak di sana. Why not?" ujar Deddy.

Tak hanya itu, ia juga mengusulkan agar sejumlah pejabat tinggi negara hingga kementerian berkantor langsung di IKN. Menurutnya, langkah tersebut dapat mempercepat pemanfaatan kawasan sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pembangunan ibu kota baru.

"Atau Wakil Presiden kata teman saya dari Gerindra. Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana dong tinggal," sambung dia.

Deddy menyebut jika gedung-gedung di IKN tidak dimanfaatkan, negara justru akan menanggung beban biaya yang tidak efisien. Ia menekankan pentingnya optimalisasi aset negara yang sudah terlanjur dibangun dengan anggaran besar.

Di sisi lain, Deddy juga menyoroti kondisi sejumlah kementerian yang hingga kini belum memiliki gedung permanen. Menurutnya, situasi tersebut seharusnya bisa menjadi alasan kuat untuk memindahkan aktivitas ke IKN, ketimbang terus bergantung pada gedung sewaan.

"Kita punya 48 kementerian, Pak, ada lembaga, masa enggak ada yang mau manfaatkan, Pak? Masih banyak kementerian itu yang pakai gedung-gedung yang, mungkin bukan milik pemerintah. Kenapa enggak ke sana aja? Kan kerja sekarang pakai digital kok. Kan gitu nih," tuturnya.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu pun menyayangkan apabila bangunan yang telah berdiri di IKN tidak segera difungsikan. Ia menilai, pemanfaatan gedung secara aktif dapat menjadi langkah konkret untuk mendukung percepatan operasional ibu kota baru tersebut.