Golkar Tolak Ide Capres Kader Parpol: Figur Terbaik Harus Diberi Ruang
- Golkar menolak usulan KPK yang mewajibkan capres dan cawapres berasal dari kader partai, menilai semua figur terbaik harus diberi kesempatan maju tanpa batasan asal politik.
- KPK mengusulkan agar calon presiden, wakil presiden, dan kepala daerah wajib melalui sistem kaderisasi partai serta memiliki masa keanggotaan minimal sebelum dicalonkan.
- KPK juga mendorong Kemendagri membuat standar dan sistem pelaporan kaderisasi parpol yang terintegrasi dengan bantuan keuangan partai untuk memperkuat tata kelola politik.
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji menolak usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden dan wakil presiden (capres/cawapres) harus berasal dari sistem kaderisasi partai.
Menurut Sarmuji, dalam proses rekrutmen politik, partai politik harus menyadari bahwa figur yang diusung merupakan calon pemimpin bangsa. Karena itu, ia menekankan pentingnya memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap individu terbaik untuk maju, baik yang berasal dari internal maupun dari luar partai politik.
"KPK mesti faham bahwa yang mau kita rekrut ini adalah calon pemimpin bangsa," ujar Sarmuji kepada wartawan, saat dihubungi, Kamis (23/4/2026).
1. Kader terbaik parpol jadi nilai tambah, tapi figur luar jangan diabaikan
Menurut dia, keberadaan kader partai sebagai calon tentu menjadi nilai tambah tersendiri karena mereka telah melalui proses kaderisasi. Kendati demikian, Sarmuji menegaskan, partai politik juga perlu bersikap terbuka terhadap figur eksternal yang dinilai memiliki kapasitas dan integritas tinggi.
"Kalau ada kader partai sebagai calon itu lebih baik, tetapi jika calon presiden atau cawapre yang terbaik ada di luar parpol terbuka juga untuk bisa dicalonkan. Itulah fungsi dari Parpol dalam rekruitmen politik," kata dia.
2. KPK usul capres dan cawapres hasil berasal dari kaderisasi partai
KPK mengusulkan agar calon presiden, wakil presiden, serta kepala daerah berasal dari sistem kaderisasi partai, serta adanya syarat batas waktu minimal bergabung di partai sebelum dapat dicalonkan. Adapun usulan tersebut disampaikan Direktorat Monitoring KPK terkait kajian tata kelola partai politik yang menemukan bahwa belum ada standar sistem kaderisasi yang terintegrasi.
"Persyaratan untuk bakal calon presiden/wakil presiden/kepala daerah/wakil kepala daerah selain demokratis dan terbuka, menambahkan klausul yang berasal dari sistem kaderisasi partai," demikian hasil kajian KPK dalam laporannya seperti dikutip IDN Times, Kamis (23/4/2026).
"Menambahkan persyaratan batas waktu minimal bergabung dalam partai untuk dapat dicalonkan oleh partai," imbuhnya lagi.
3. Sistem pelaporan kaderisasi parpol harus terintegrasi dengan banpol
Selain itu, KPK turut mengusulkan agar Jementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyusun standardisasi serta sistem pelaporan kaderisasi partai politik yang terintegrasi dengan bantuan keuangan partai (banpol). Hal lainnya, KPK turut mendorong agar partai politik dapat mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, khususnya terkait rekrutmen calon kepala daerah berbasis kaderisasi.
"Kemendagri menyusun standarisasi dan sistem pelaporan kaderisasi partai politik yang terintegrasi dengan banpol," demikian usulan KPK.
