Terungkap! 493 Ribu Penerima Bansos Belum Tepat Sasaran
ilustrasi pembagian bansos (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Koordinator Pelaksana Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Pahala Nainggolan, mengungkapkan banyak bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah belum tepat sasaran. Tecatat, setidaknya 493 ribu orang penerima bansos mempunyai penghasilan di atas upah minimun di daerahnya.
"Ada 493 ribu ternyata penerima upah di atas upah minimum provinsi atau daerah," ujar Pahala di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2023).
Baca Juga: Tak Jadi Hari Ini, KPK Periksa Cak Imin Pekan Depan
1. Data penerima bansos tak tepat sasaran diketahui lewat NIK
Konferensi pers Sosialisasi dan Pertemuan Lintas Kementerian terkait Aksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) StranasPK (IDN Times/Aryodamar)Data itu didapat melalui penelusuran nomor induk kependudukan (NIK) dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Data itu terintegrasi dengan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK).
"Artinya, dia terindikasi sebenarnya menerima upah, dia bekerja, menerima upah, layak terindikasi," jelas Pahala.
Baca Juga: Mensos Risma Temukan Penerima Bansos Punya Rumah Seperti Istana
2. Peran pemerintah daerah diperlukan dalam perbaikan data penerima bansos
Editor’s picks
Konferensi pers Sosialisasi dan Pertemuan Lintas Kementerian terkait Aksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) StranasPK (IDN Times/Aryodamar)Kementerian Sosial (Kemensos) pun diminta untuk lebih sering memperbarui data penerima bantuan sosial. Sebab, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia tidak selalu layak atau tidak layak menerima bantuan sosial.
Pemerintah daerah juga diminta bersinergi untuk melakukan pengecekan. Menurutnya, daerah lebih tahu kondisi warganya.
"Hari ini kita juga Zoom dengan seluruh pemerintah daerah, kita pulangin data 493 ribuan ini tolong perbaiki," jelas Pahala.
Baca Juga: Mahfud: Distribusi Bansos untuk Atasi Kekeringan Papua Terhambat Cuaca
3. Perbaikan data mendesak dilakukan
Konferensi pers Sosialisasi dan Pertemuan Lintas Kementerian terkait Aksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) StranasPK (IDN Times/Aryodamar)Pahala menilai, perbaikan data perlu dilakukan segera. Sebab, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk ini tidak sedikit.
"Ini nilai ketidaktepatan ini kita hitung sekitar Rp523 miliar per bulan karena salah kita kasih ke orang yang sebenarnya tidak tepat," ucap Pahala.
Baca Juga: Rugikan Negara Rp127,5 M, 3 Tersangka Korupsi Bansos PKH Ditahan KPK
Topik:
Berita Terkini Lainnya
