Gugatan Class Action Warga Dolly Dinyatakan Tidak Sah

Putusan dibacakan oleh Hakim Ketua, Dwi Winarko sekitar pukul 10.45 WIB. Pembacaan putusan ini disaksikan oleh perwakilan penggugat, kuasa hukum penggugat, dan kuasa hukum tergugat. Dwi menyatakan bahwa gugatan class action dinyatakan tidak sah. "Gugatan dinyatakan tidak sah sebagai gugatan kelompok. Maka materi gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi," ujarnya.

Dalam putusan, gugatan tersebut dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan gugatan kelompok (class action). Hal ini dikarenakan gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan gugatan class action sesuai dengan pasal 3 ayat 1 F Perma No 1 tahun 2002 yang berbunyi :

"Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian."

Dwi melanjutkan, perkara ini seharusnta dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan tuntutan warga eks lokalisasi Dolly berkaitan dengan keputusan pemerintah yang diduga merugikan warga. Oleh karena itu, perkara juga dinyatakan tidak sah.

Selain itu, tuntutan lain berupa adanya dugaan kriminalisasi selama proses penutupan Dolly juga dinyatakan tidak sah. Hal ini lantaran perkara tersebut merupakan ranah pidana sehingga tidak memenuhi gugatan. "Hal itu sudah masuk ranah pidana yang harus dibuktikan dalam ranah pidana. Penggugat tidak memenuhi persyaratan," jelasnya.