Hadiri Deklarasi Kampanye Damai di Bawaslu, TKN-BPN Komitmen 7 Hal Ini

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sepakat dan mendukung Bawaslu dalam menjalankan tugas paling utama untuk menjaga keadilan, dalam rangka pemilu 2019, khususnya ASN, TNI, dan Polri yang sudah bertekad netral.

“ASN, TNI, Polri sudah bertekad untuk netral dan kami menyerahkan semuanya kepada Bawaslu sebagai wasit yang adil, wasit yang demokratis sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada,” ucap Tjahjo saat acara Deklarasi Komitmen Bersama Menjelang Kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye Pemilu 2019, Sabtu (23/3).

“Saya sangat yakin para peserta pemilu akan berkomitmen dan melaksanakan pemilu 2019 yang demokratis dan mentaati peraturan yang ada,” dia menambahkan.

Tjahjo berharap Bawaslu komitmen dalam melarang racun demokrasi, termasuk virus-virus demokrasi seperti politik uang, kampanye berujar kebencian, kampanye yang bersifat hoaks dan unsur SARA, serta fitnah.

"Itu adalah racun demokrasi yang saya kira semuanya sepakat untuk melawan dan menghindarinya," kata dia.

Pemilu 2019 akan memasuki tahapan kampanye dengan metode rapat umum dan iklan kampanye. Bawaslu dan partai politik serta pasangan calon presiden-wakil presiden peserta Pemilu 2019 berkomitmen mewujudkan proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Untuk menjaga kejujuran, merawat persatuan dan kesatuan bangsa serta tegak nya pemilu yang berintegritas, maka pihak-pihak terkait tersebut menyatakan komitmen mereka sebagai berikut:

1. Menjamin proses kampanye rapat umum dan iklan kampanye sebagai sarana pendidikan politik masyarakat yang dilakukan secara bertanggung jawab dalam meyakinkan pemilih, dengan menawarkan visi misi program dan atau citra diri peserta pemilu.

2. Tidak melakukan intimidasi, ujaran kebencian, dan menyebarkan berita bohong atau hoaks dalam berkampanye, karena mengurangi kualitas dan integritas pelaksanaan kampanye dalam rapat umum.

3. Tidak melakukan politik uang.

4. Tidak melakukan penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain, serta penghasutan dan adu domba dalam kegiatan kampanye rapat umum dan iklan kampanye.

5. Tidak menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam melaksanakan kampanye rapat umum dan iklan kampanye.

6. Tidak melibatkan aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan anak-anak, serta penduduk yang tidak memiliki hak pilih dalam melaksanakan kampanye rapat umum dan iklan kampanye.

7. Mendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan yang melanggar terhadap tahapan kampanye dalam rapat umum dan iklan media massa secara adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TKN dan BPN serta semua partai politik telah menandatangani Deklarasi Komitmen Bersama Menjelang Kampanye Rapat Umum dan Iklan Kampanye Pemilu 2019.

Erick Tohir menyambut baik deklarasi dami ini. Dia berharap kampanye ke depan lebih pada pemaparan visi misi serta program, ketimbang kampanye hitam atau saling hujat dan sindiran.

“Ya, alhamdulillah, saya rasa bagus hari ini karena kita bersepakat untuk lebih menjual visi dan misi serta program kerja kita. Saya rasa itu yang terbaik untuk masyarakat dan saya rasa mewakili TKN, dan saya yakin juga BPN visinya sama untuk saat ini. Insyaallah,” ujar Erick Thohir di gedung Bawaslu.

Sementara, Mardani Ali Sera mengaku gembira karena Bawaslu menyelenggarakan acara ini, yang mengingatkan semua pihak, bahwa kampanye sudah mendekati titik akhir, sehingga perlu mengikat kembali komitmen bersama.

“Kami sepakat ingin mencintai bangsa ini dengan pemilu yang berkualitas dan integritas. Insyaallah 24 Maret sampai 13 April nanti kita menyaksikan kontestasi karya dan gagasan yang baik,” ujar Mardani.

Mardani mengatakan, dalam menyelenggarakan pemilu pasti dinamika. Karena itu, ia meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan media serta masyarakat agar terus memberikan masukan kepada peserta pemilu.

Menurut dia, TKN atau BPN serta penyelenggara pemilu semuanya sepakat dengan kesempatan terbesar untuk mengonsolidasikan demokrasi. "Jika ada pelanggaran dari tim BPN atau TKN, segera menghubungi kami, pihak KPU dan Bawaslu, yang paling mampu mengawasi adalah masyarakat dan rekan-rekan media."