Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta Pusat. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Adapun, keterangan pihak presiden/pemerintah disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Ia mengatakan, pemerintah memandang perkembangan rokok elektronik di Indonesia merupakan persoalan yang bersifat dinamis dan memerlukan perhatian serta evaluasi secara berkelanjutan.
Seiring dengan perkembangan waktu, muncul berbagai temuan mengenai penyalahgunaan perangkat rokok elektronik (electronic cigarette), rokok elektrik, atau vape sebagai media untuk memasukkan, menyamarkan, dan mengonsumsi narkotika, psikotropika, serta zat psikoaktif lainnya.
“Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan rokok elektronik tidak lagi semata-mata berkaitan dengan risiko kesehatan akibat penggunaan nikotin, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan keamanan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika yang memerlukan perhatian lintas sektor,” ujar Kunta di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.
Dia mengungkap penyalahgunaan rokok elektronik yang diisi dengan etomidate menunjukkan adanya perkembangan modus penyalahgunaan zat berbahaya yang memanfaatkan perangkat rokok elektronik sebagai media penghantaran zat ke dalam tubuh manusia.
Etomidate yang pada dasarnya merupakan obat anestesi untuk kepentingan medis, dengan pengawasan dan pengendalian dosis tertentu, telah disalahgunakan melalui pencampuran ke dalam cairan rokok elektronik dan dikonsumsi melalui inhalasi tanpa indikasi maupun pengawasan medis.
Sementara, etomidate telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Golongan Narkotika. Fakta tersebut menunjukkan bahwa karakteristik rokok elektronik yang dapat menggunakan cairan isi ulang, memiliki beragam bentuk dan desain, serta memungkinkan penggantian komposisi cairan, dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyamarkan peredaran zat berbahaya.
Salah satu bukti konkret mengenai potensi penyalahgunaan rokok elektronik dapat dilihat dari hasil pengujian laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN telah mengungkap sejumlah temuan penting terkait penyalahgunaan narkotika pada cairan rokok elektronik (vape).
Berdasarkan pengujian oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN (Januari 2025 hingga September 2026), sebanyak 98 persen dari 1.789 sampel cairan vape yang diuji positif mengandung narkotika, psikotropika, atau New Psychoactive Substances (NPS), dengan mayoritas sampel positif (sekitar 96,71 persen) mengandung etomidate (sejenis obat bius keras), baik dalam bentuk tunggal maupun campuran.
Perkembangan tersebut selanjutnya mendorong munculnya respons dari berbagai institusi negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Surat Edaran Kepala Polri (Kapolri) Nomor SE/9/X/2026 pada 30 Oktober 2026 telah menetapkan larangan penggunaan rokok elektronik bagi seluruh Pegawai Negeri Polri, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja kepolisian.
Perhatian terhadap persoalan rokok elektronik juga berkembang dalam ranah keagamaan dan kemasyarakatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026 telah menetapkan penggunaan rokok elektronik hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Rangkaian perkembangan tersebut memperlihatkan adanya peningkatan perhatian dan kewaspadaan dari berbagai pemangku kepentingan terhadap risiko rokok elektronik. Pemerintah memandang rokok elektronik tidak dapat semata-mata dilihat sebagai produk alternatif terhadap rokok konvensional, melainkan juga harus dilihat dari karakteristik produk, kandungan bahan yang digunakan, serta potensi penyalahgunaannya yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat.
Dari perspektif kesehatan masyarakat, penting ditegaskan bahwa tidak adanya proses pembakaran bukan berarti rokok elektronik bebas risiko atau aman bagi kesehatan. Berdasarkan Global Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia, prevalensi penggunaan rokok elektronik pada penduduk dewasa meningkat sepuluh kali lipat, dari 0,3 persen pada tahun 2011 menjadi 3,0 persen pada tahun 2021 (WHO, 2021). Peningkatan ini menunjukkan bahwa rokok elektronik turut menjadi tantangan baru dalam pengendalian konsumsi produk yang mengandung zat adiktif atau nikotin di Indonesia.
“Penggunaan rokok elektronik menyebabkan risiko kesehatan pada manusia. Selain nikotin yang dapat menyebabkan ketergantungan, kandungan dasar dan emisi yang dihasilkan rokok elektronik juga mengandung berbagai macam bahan yang berpotensi berbahaya dan toksik,” tutur Kunta.
Pemerintah berpandangan, perkembangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa pengaturan dalam UU 17/2023 sejak awal tidak memiliki rasionalitas atau bertentangan dengan konstitusi. Pengaturan yang telah dibentuk tidak boleh dipahami sebagai akhir dari tanggung jawab negara, melainkan sebagai kerangka yang harus terus dievaluasi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, profil risiko kesehatan, serta efektivitas pelaksanaannya.
Pilihan kebijakan pembentuk undang-undang untuk melakukan pengendalian terhadap rokok elektronik pada saat pembentukan UU 17/2023 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan konstitusional dalam merumuskan kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat. Adapun perkembangan risiko yang muncul setelahnya dapat menjadi dasar bagi Pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut, termasuk mempertimbangkan kemungkinan perubahan pendekatan dari pengendalian menuju pembatasan yang lebih ketat atau pelarangan secara menyeluruh.