Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi (MK) - Momen jajaran Hakim Konstitusi di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
  • Hakim MK Saldi Isra mempertanyakan konsistensi pengendalian rokok konvensional jika rokok elektronik nantinya dilarang.

  • Pemerintah menyebut rokok elektronik memiliki risiko kesehatan dan berpotensi disalahgunakan untuk memasukkan zat berbahaya.

  • Sidang lanjutan perkara uji materi UU Kesehatan dijadwalkan pada 25 November 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
2011

Prevalensi penggunaan rokok elektronik pada penduduk dewasa tercatat 0,3 persen berdasarkan Global Adult Tobacco Survey Indonesia.

2021

Prevalensi penggunaan rokok elektronik pada penduduk dewasa meningkat menjadi 3,0 persen.

Januari 2025 hingga September 2026

Pusat Laboratorium Narkotika BNN menguji 1.789 sampel cairan vape. Sebanyak 98 persen sampel positif mengandung narkotika, psikotropika, atau NPS.

30 Oktober 2026

Polri menetapkan larangan penggunaan rokok elektronik bagi seluruh Pegawai Negeri Polri melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026.

6 November 2026

MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

17/11/2026

Saldi Isra menyampaikan pertanyaan mengenai pengendalian rokok konvensional dalam sidang pengujian materiil UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

25/11/2026

Sidang lanjutan perkara Nomor 363/PUU-XXIV/2026 dijadwalkan dengan agenda pemeriksaan lanjutan terhadap keterangan sejumlah lembaga dan asosiasi rokok elektronik.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Hakim MK mempertanyakan pengendalian rokok konvensional jika produksi, pemasukan, peredaran, dan penggunaan rokok elektronik dilarang.
  • Who?
    Hakim MK Saldi Isra, pemerintah yang diwakili Kunta Wibawa Dasa Nugraha, serta lembaga dan asosiasi terkait.
  • Where?
    Persoalan tersebut dibahas dalam sidang pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
  • When?
    Sidang keterangan pemerintah berlangsung Selasa, 17 November 2026. Sidang lanjutan dijadwalkan Rabu, 25 November 2026.
  • Why?
    Permohonan uji materi meminta pelarangan rokok elektronik, sementara pemerintah menyampaikan risiko kesehatan dan potensi penyalahgunaannya.
  • How?
    Saldi meminta kejelasan pengendalian rokok konvensional, sedangkan pemerintah memaparkan temuan penyalahgunaan perangkat dan cairan rokok elektronik.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Hakim Saldi bertanya bagaimana pemerintah mengatur rokok biasa kalau rokok elektrik dilarang. Pemerintah menjelaskan rokok elektrik bisa berbahaya bagi kesehatan dan dapat dipakai untuk memasukkan zat berbahaya. Sidang perkara ini belum selesai. Sidang berikutnya akan dilakukan pada 25 November 2026 dengan beberapa lembaga dan asosiasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pembahasan di Mahkamah Konstitusi membuka ruang untuk menilai pengaturan rokok elektronik secara lebih menyeluruh. Selain mempertimbangkan kesehatan, persidangan juga menyoroti lingkungan, pengawasan, serta potensi penyalahgunaan. Pemerintah dan lembaga terkait dapat menyampaikan keterangan masing-masing sebelum sidang perkara berlanjut pada agenda pemeriksaan berikutnya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra, menyoroti perlunya kejelasan pengaturan rokok konvensional di tengah permohonan pelarangan rokok elektrik (vape). Saldi mempertanyakan bagaimana pemerintah akan melakukan pengendalian terhadap rokok konvensional apabila kebijakan pelarangan diterapkan.

Hal tersebut disampaikan Saldi dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perkara Nomor 363/PUU-XXIV/2026, dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa, 17 November 2026.

Dalam persidangan, Saldi juga menyinggung dinamika pengaturan tembakau dalam undang-undang kesehatan sebelumnya yang menurutnya tidak terlepas dari kepentingan bisnis.

Saldi mengingatkan bahwa rokok konvensional juga memiliki kelompok masyarakat yang menentang keberadaannya. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana pengendalian terhadap rokok konvensional dilakukan apabila nantinya rokok elektronik benar-benar dilarang.

"Nah karena itu, apa yang harus dilakukan untuk rokok konvensional ini, sehingga, kemudian kalau misalnya rokok non konvensional dilarang, kita juga kan harus melakukan pengetayan terhadap rokok konvensional," ujar Saldi Isra.

1. Perubahan ketentuan soal tembakau dalam proses legislasi tidak dapat dilepaskan dari adanya kepentingan bisnis

Ilustrasi sidang Mahkamah Konstitusi (MK)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Saldi pun mengingatkan dinamika pengaturan tembakau dalam undang-undang kesehatan sebelumnya. Ia menilai, perubahan dan hilang timbulnya ketentuan mengenai tembakau dalam proses legislasi tidak dapat dilepaskan dari adanya kepentingan bisnis.

"Saya masih ingat apa yang terjadi dalam ayat tembakau di undang-undang kesehatan sebelumnya. Jadi hilang timbulnya ayat tembakau itu kan ada soal bisnis juga di dalamnya," ujar Saldi dalam persidangan.

Oleh karena itu, Saldi mempertanyakan langkah yang harus dilakukan pemerintah terhadap rokok konvensional agar pengendaliannya tetap menjadi perhatian ketika pemerintah mengambil kebijakan pelarangan terhadap rokok elektronik.

2. Aspek lingkungan dari penggunaan rokok elektrik

Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Selain itu, Saldi menyoroti aspek lingkungan dari penggunaan rokok elektrik. Menurutnya, salah satu sisi positif yang kerap menjadi alasan masyarakat beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik adalah tidak adanya puntung rokok yang berpotensi menjadi sampah.

"Karena salah satu sisi positif orang pindah dari rokok tradisional ke rokom elektrik itu kan tidak ada sampahnya. Jadi orang tidak buang sembarangan puntung rokok," katanya.

Meski demikian, Saldi menegaskan, persoalan kesehatan merupakan aspek lain yang tetap dapat dibahas secara tersendiri.

Pertanyaan Saldi tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan permohonan uji materi UU Kesehatan yang meminta agar produksi, pemasukan, peredaran, dan penggunaan rokok elektronik dilarang.

Sidang perkara Nomor 363/PUU-XXIV/2026 selanjutnya dijadwalkan pada Rabu, 25 November 2026, dengan agenda pemeriksaan lanjutan terhadap keterangan Kementerian Perindustrian, BPOM, Polri dan asosiasi rokok elektronik.

3. Keterangan pihak pemerintah

Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta Pusat. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Adapun, keterangan pihak presiden/pemerintah disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Ia mengatakan, pemerintah memandang perkembangan rokok elektronik di Indonesia merupakan persoalan yang bersifat dinamis dan memerlukan perhatian serta evaluasi secara berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan waktu, muncul berbagai temuan mengenai penyalahgunaan perangkat rokok elektronik (electronic cigarette), rokok elektrik, atau vape sebagai media untuk memasukkan, menyamarkan, dan mengonsumsi narkotika, psikotropika, serta zat psikoaktif lainnya.

“Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan rokok elektronik tidak lagi semata-mata berkaitan dengan risiko kesehatan akibat penggunaan nikotin, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan keamanan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika yang memerlukan perhatian lintas sektor,” ujar Kunta di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Dia mengungkap penyalahgunaan rokok elektronik yang diisi dengan etomidate menunjukkan adanya perkembangan modus penyalahgunaan zat berbahaya yang memanfaatkan perangkat rokok elektronik sebagai media penghantaran zat ke dalam tubuh manusia.

Etomidate yang pada dasarnya merupakan obat anestesi untuk kepentingan medis, dengan pengawasan dan pengendalian dosis tertentu, telah disalahgunakan melalui pencampuran ke dalam cairan rokok elektronik dan dikonsumsi melalui inhalasi tanpa indikasi maupun pengawasan medis.

Sementara, etomidate telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Golongan Narkotika. Fakta tersebut menunjukkan bahwa karakteristik rokok elektronik yang dapat menggunakan cairan isi ulang, memiliki beragam bentuk dan desain, serta memungkinkan penggantian komposisi cairan, dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyamarkan peredaran zat berbahaya.

Salah satu bukti konkret mengenai potensi penyalahgunaan rokok elektronik dapat dilihat dari hasil pengujian laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN telah mengungkap sejumlah temuan penting terkait penyalahgunaan narkotika pada cairan rokok elektronik (vape).

Berdasarkan pengujian oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN (Januari 2025 hingga September 2026), sebanyak 98 persen dari 1.789 sampel cairan vape yang diuji positif mengandung narkotika, psikotropika, atau New Psychoactive Substances (NPS), dengan mayoritas sampel positif (sekitar 96,71 persen) mengandung etomidate (sejenis obat bius keras), baik dalam bentuk tunggal maupun campuran.

Perkembangan tersebut selanjutnya mendorong munculnya respons dari berbagai institusi negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Surat Edaran Kepala Polri (Kapolri) Nomor SE/9/X/2026 pada 30 Oktober 2026 telah menetapkan larangan penggunaan rokok elektronik bagi seluruh Pegawai Negeri Polri, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja kepolisian.

Perhatian terhadap persoalan rokok elektronik juga berkembang dalam ranah keagamaan dan kemasyarakatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026 telah menetapkan penggunaan rokok elektronik hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Rangkaian perkembangan tersebut memperlihatkan adanya peningkatan perhatian dan kewaspadaan dari berbagai pemangku kepentingan terhadap risiko rokok elektronik. Pemerintah memandang rokok elektronik tidak dapat semata-mata dilihat sebagai produk alternatif terhadap rokok konvensional, melainkan juga harus dilihat dari karakteristik produk, kandungan bahan yang digunakan, serta potensi penyalahgunaannya yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, penting ditegaskan bahwa tidak adanya proses pembakaran bukan berarti rokok elektronik bebas risiko atau aman bagi kesehatan. Berdasarkan Global Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia, prevalensi penggunaan rokok elektronik pada penduduk dewasa meningkat sepuluh kali lipat, dari 0,3 persen pada tahun 2011 menjadi 3,0 persen pada tahun 2021 (WHO, 2021). Peningkatan ini menunjukkan bahwa rokok elektronik turut menjadi tantangan baru dalam pengendalian konsumsi produk yang mengandung zat adiktif atau nikotin di Indonesia.

“Penggunaan rokok elektronik menyebabkan risiko kesehatan pada manusia. Selain nikotin yang dapat menyebabkan ketergantungan, kandungan dasar dan emisi yang dihasilkan rokok elektronik juga mengandung berbagai macam bahan yang berpotensi berbahaya dan toksik,” tutur Kunta.

Pemerintah berpandangan, perkembangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa pengaturan dalam UU 17/2023 sejak awal tidak memiliki rasionalitas atau bertentangan dengan konstitusi. Pengaturan yang telah dibentuk tidak boleh dipahami sebagai akhir dari tanggung jawab negara, melainkan sebagai kerangka yang harus terus dievaluasi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, profil risiko kesehatan, serta efektivitas pelaksanaannya.

Pilihan kebijakan pembentuk undang-undang untuk melakukan pengendalian terhadap rokok elektronik pada saat pembentukan UU 17/2023 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan konstitusional dalam merumuskan kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat. Adapun perkembangan risiko yang muncul setelahnya dapat menjadi dasar bagi Pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut, termasuk mempertimbangkan kemungkinan perubahan pendekatan dari pengendalian menuju pembatasan yang lebih ketat atau pelarangan secara menyeluruh.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More