Hary Tanoe Protes soal TV Analog, Mahfud MD: Kita Siap Berdebat
Jakarta, IDN Times - Bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, memprotes kebijakan pemerintah yang menyuntik mati siaran analog pada 3 November 2022 mulai pukul 00:00. Dalam keterangannya, Hary juga menyebut UU Cipta Kerja sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, bahwa MK tidak membatalkan undang-undang tersebut.
"MK gak batalkan itu. Jadi, kita siap berdebat soal itu. Putusan MK diketok sesudah kebijakan tentang ASO (analog switch off) ini sudah jadi kebijakan. Jadi ini buka kebijakan baru," ujar Mahfud di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (4/11/2022).
"MK kan bilang untuk pelaksanaan UU Ciptaker ini supaya jangan buat kebijakan baru, loh ini jauh sebelum kebijakan MK, bahkan sebelum lahirnya UU Ciptkaer sudah ada kebijakan digital," sambungnya.
1. Amanat dari organisasi internasional ITU
Dalam kesempatan itu, Mahfud menjelaskan bahwa ASO merupakan amanat dari Internasional Telecommunication Union (ITU). Negara-negara yang tergabung dalam ITU pada 2006 melakukan deklarasi, yang menyebutkan maksimal tahun 2015 harus melakukan ASO.
"Ini kan arahan dari ITU, perusahaan telekomunikasi internasional, harus segera agar masyarakat teknologinya bagus dan lebih murah. Ini kan terasa keluar biaya karena buang yang tabung itu, mengalihkan itu, kita kasih subsidi," ucap dia.
Mahfud mengklaim, 98 persen masyarakat siap dengan adanya ASO. Apabila ada yang merasa tidak siap, bisa mendatangi posko yang sudah dibentuk Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Yang tidak siap itu sudah dibentuk posko-posko, siapa yang belum siap datang ke posko, nanti dibantu yang 2 persen dari Jabodetabek, dan 209 kabupaten/kota lainnya. Jadi kita sudah siap semua," kata dia.