Heboh Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis untuk Rapat, Mensos Buka Suara

30 Jan 2023, 18:53 WIB

Menteri Sosial Tri Rismaharini (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, buka suara terkait penggunaan dana anggaran kemiskinan berkisar Rp500 triliun yang dinilai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas tidak tepat sasaran.

Risma menegaskan anggaran di Kementerian Sosial sudah disalurkan sesuai lokasi dan efisien mulai bantuan sosial (bansos), bencana, bantuan lansia dan program bansos lainnya.

"Anggaran di Kemensos itu seluruhnya Rp78 triliun. Sebanyak Rp74 triliun itu untuk bansos itu jadi langsung diserahkan untuk perlindungan sosial. Rp4 triliun untuk bencana, bantuan anak terlantar, lansia, disabilitas, orang kena narkoba, bantuan di kawasan KAT yaitu yang tertinggal, terdepan, terpencil itu kami tangani itu sisanya” kata Risma saat kunjungan kerja di Sumenep, seperti dikutip Senin (30/1/2023).

1. Risma gunakan anggaran secara efisien sejak jadi wali kota

Menteri Sosial Tri Rismaharini dampingi Wapres Ma'ruf Amin salurkan santunan korban gempa Cianjur. (dok. Kemensos)

Risma menerangkan sejak menjabat menjadi Wali Kota Surabaya sampai menjadi menteri sosial selalu menggunakan anggaran secara efisien

"Saya semenjak menjadi Wali Kota maupun sampai sekarang bahkan saya diundang ke daerah kalau itu ada di hotel atau apa, saya ngomong enggak usah datang kita minta vidcon aja karena kami sangat-sangat efisien,” imbuh Risma.

2. Anggaran untuk perlindungan sosial

Ilustrasi tabung gas (LPG) subsidi dan non subsidi Pertamina. (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Risma mengaku tidak mengetahui Kementerian/Lembaga yang dimaksud Menpan yang tidak efektif. Menurutnya, dana tersebut untuk perlindungan sosial.

"Saya tidak tahu yang dimaksud uang mana, saya malah tahunya dari Bu Sri Mulyani bahwa uang perlindungan sosial yang diberikan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat diantaranya ada uang subsidi bbm, listrik, gas. Memang masyarakat tidak pegang uang, contohnya listrik 450 watt itu kan dapat subsidi, terus LPG melon itu masyarakat dapat subsidi," imbuhnya.

3. Realisasi anggaran bansos capai 96,05 persen

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengecek pencairan bansos di Kantor Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Selasa (28/12/2021). (dok. Kemensos)

Diketahui dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2022” bersama dengan DPR RI Komisi VIII di Medan pada 26 November 2022, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Harry Hikmat melaporkan anggaran Kemensos untuk bantuan sosial tahun 2022 sebesar Rp92.965.933.146.000 realisasi seluruh anggaran telah mencapai 96,05 persen.

“Khusus untuk belanja bantuan sosial sudah realisasi sebesar 97,35 persen,” kata Harry.

Terkait program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Dirjen Dayasos Edi Suharto menjelaskan, saat ini program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) telah bergulir dan menyasar 2.800 KPM.

“Yang akan berat adalah mengsinkronkan data-data KPM dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kami berharap Tenaga Ahli DPR dan Tim Kemensos saling membantu untuk proses PENA,” katanya.

4. Kemensos tetap lanjutkan bansos reguler

Mensos Risma memeriksa pencairan PKH di Surabaya. (dok. Kemensos)

Untuk mengurangi pengeluaran keluarga miskin, Mensos akan terus melanjutkan kebijakan bantuan sosial (bansos). “Untuk mengurangi beban ekonomi diterapkan kebijakan subsidi secara proporsional dan dengan bantuan sosial yang mencakup kebutuhan pokok (sembako), kesehatan, serta pendidikan,” kata Risma.

Bansos reguler Kemensos meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menjangkau 18,8 juta KPM. Meskipun statistik penularan virus terus melandai, namun dampak pandemik masih dirasakan oleh kelompok rentan.

Untuk itu, Kemensos tetap melanjutkan program rehabilitasi sosial untuk masyarakat terdampak, termasuk di antaranya anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu (YAPI) yang orangtuanya wafat karena covid-19. Atas persetujuan DPR, bantuan diperluas kepada anak-anak YAPI tidak terdampak covid yang berada di dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Sejalan dengan itu, Kemensos terus memperbaiki kualitas data. Atas instruksi Mensos, akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan dengan menambahkan fitur “usul” dan “sanggah” di aplikasi CekBansos. Dengan fitur “usul” masyarakat bisa mengajukan nama yang dinilai layak menerima bansos. Fitur “sanggah” bila menemukan penerima bansos yang sebenarnya tidak layak.

Sepanjang tahun 2022, telah didistribusikan alat bantu kepada 1.145 PPKS dengan nilai bantuan Rp3.465.849.824 untuk program Indonesia Mendengar, untuk Indonesia Melihat menjangkau 2.116 dengan nilai Rp23.393.366,000 dan Indonesia Melangkah menjangkau 6.960 PPKS dengan nilai Rp10.138.310.459. Dengan demikian, total alat bantu telah menjangkau 9.229 PPKS dengan total bantuan Rp36.997.526.283