Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Hormati Pertemuan PGI-HKBP dan Jusuf Kalla, GAMKI Ajak Hindari Polarisasi
Pembukaan Rapimnas dan Rakernas GAMKI yang digelar The Sunan Hotel Solo. (IDN Times/Larasati Rey)
  • GAMKI menghormati pertemuan PGI, HKBP, dan Jusuf Kalla sebagai langkah dialog konstruktif untuk menjaga komunikasi serta mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.
  • Melalui jalur hukum, GAMKI berupaya meluruskan ucapan JK yang dinilai bisa disalahartikan dan mencegah polarisasi agar ruang publik tetap sehat dan rasional.
  • GAMKI mengajak seluruh pihak bersikap bijak, menahan diri, serta fokus pada substansi persoalan demi terciptanya suasana damai dan saling menghormati antar tokoh.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kunjungan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Jacklevyn Manuputty dan Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Victor Tinambunan ke rumah Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu menuai respons yang beragam dari publik.

Terkait hal itu, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mengatakan, menghormati sikap yang diambil pimpinan PGI dan HKBP.

GAMKI menilai, langkah dialog tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga komunikasi yang konstruktif serta meredakan potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Seluruh pihak terkhusus umat Kristen diharapkan dapat menyikapinya dengan bijak.

“GAMKI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga etika dalam menyampaikan pendapat, serta tidak melakukan serangan personal terhadap pihak mana pun. Ruang publik harus dijaga agar tetap sehat, rasional, dan tidak terjebak pada polarisasi,” ujar Kuasa Hukum GAMKI, Saddan Sitorus, dalam keterangan resmi, Selasa (5/5/2026)

1. Pentingnya menghormati proses yang sedang berjalan

Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla. (IDN Times/Imam Faishal)

Lebih lanjut, GAMKI menegaskan pentingnya menghormati proses yang sedang berjalan, baik melalui jalur hukum ataupun pendekatan dialog, sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang harus dijunjung bersama.

“Laporan yang dilakukan GAMKI bersama lembaga-lembaga lainnya bagian dari meluruskan sesuatu yang keliru. Karena ucapan JK bisa disalahartikan bukan saja oleh umat Kristen, tetapi juga agama lainnya. Hal ini yang ingin kita koreksi dan luruskan,” ujar Saddan.

Kalaupun ceramah JK disampaikan dalam konteks konflik Poso dan Ambon, kata Saddan, tidak bisa dijadikan bersifat umum untuk kalangan masyarakat Kristen di seluruh Indonesia bahkan dunia. Karena konflik Poso dan Ambon tidak mewakili keseluruhan fakta sosial di tengah pemeluk agama masing-masing.

2. Pendekatan jalur hukum, antisipasi polarisasi

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) dalam konferensi pers yang digelar di kediamannya, kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

GAMKI menilai, pendekatan melalui jalur hukum ini sebagai bentuk antisipasi terjadinya polarisasi di masyarakat. Pasalnya, jika persoalan ini dibiarkan, maka akan menjadi kegaduhan yang berkepanjangan di ruang publik.

Karena itu, lanjut Saddan, laporan puluhan organisasi ke kepolisian beberapa waktu lalu, sebagai antisipasi munculnya gaduh di masyarakat.

"Kita tidak mau persoalan ini menjadi bahasan liar di media sosial dan ruang publik. Maka dari itu, kita fokus ke proses hukum yang mengedepankan kesetaraan, keadilan substantif, dan pemulihan,” jelas Saddan.

3. Semua harus mengedepankan sikap bijak

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) lakukan pertemuan dengan pelaku sejarah perundingan damai Malino I untuk Poso dan Malino II untuk Maluku di Jakarta, Selasa (21/4/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit)

GAMKI berharap seluruh pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, dan publik luas, dapat mengedepankan sikap bijak, menahan diri, serta berkontribusi dalam menciptakan suasana yang kondusif dan damai.

“Maka walaupun masih ada perbedaan pandangan terkait persoalan ini, GAMKI mengajak untuk tetap menghormati para tokoh kita, Bapak JK, Ketum PGI, Ephorus HKBP, dan para tokoh lainnya. Fokus kepada substansi persoalan,” ujar Saddan

Sebelumnya, JK dinilai keliru menyampaikan istilah mati syahid dalam konteks kekristenan pada ceramahnya di Kampus UGM beberapa waktu lalu. Pasalnya, dalam ajaran Kristen tidak pernah mengenal adanya istilah mati syahid, baik di dalam kitab suci maupun di setiap ajaran agama.

Editorial Team