Jakarta, IDN Times — Sejumlah mahasiswa dikabarkan bakal menggelar aksi demonstrasi menolak draf RKUHP yang memuat pasal-pasal problematik. Aksi demonstrasi ini digelar bersamaan dengan hari ulang tahun ke-61 Presiden Joko “Jokowi” hari ini.
“Aksi simbolik ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kita agar naskah RKUHP segera ditolak demi kepentingan masyarakat,” bunyi undangan aksi dari Ketua BEM UI, Bayu Satrio Utomo, Selasa (21/6/2022).
Aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah mahasiswa dan unsur masyarakat ini dikabarkan bakal digelar di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.
Menurut undangan yang tersebar, aksi bakal berlangsung pukul 14.00 WIB.
Bayu mengatakan sebagai aksi simbolik, mahasiswa akan memberikan hadiah ulang tahun pada Jokowi berupa ‘somasi RKUHP’.
Isi somasi tersebut adalah pernyataan sikap yang memuat desakan membuka draft RKUHP terbaru.
“Hadiah ulang tahun Presiden Jokowi: Somasi RKUHP,” kata Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
Aliansi ini menyoroti pasal-pasal problematik dalam RKUHP berupa living law, soal pidana mati, contempt of court, penyerangan harkat dan martabat presiden, aborsi, hate speech, kohabitasi, pidana untuk demonstrasi tanpa pemberitahuan, hingga penghinaan terhadap penguasa.
Mereka mengultimatum Presiden dan DPR untuk segera membuka draf RKUHP dalam waktu 7 x 24 jam.
Aliansi ini menyebut apabila 'somasi' ini tidak diindahkan, maka mereka mengancam akan menggelar demonstrasi besar.
Berikut pernyataan sikap Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
1. Mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna;
2. Menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial; serta
3. Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draf terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019.