Anggota DPR Usul BNPB, BMKG, Badan Geologi Merger Jadi Sebuah Kementerian
- Edi Purwanto mengusulkan BNPB, BMKG, dan Badan Geologi berada dalam satu payung kelembagaan yang dapat berbentuk kementerian.
- Ia menilai koordinasi mitigasi dan penanganan bencana perlu selaras, termasuk dengan Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri.
- Edi menekankan kebijakan matang, kesiapan anggaran, serta peran aktif masyarakat dan relawan dalam mitigasi bencana.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, mengusulkan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Geologi berada dalam satu payung kelembagaan. Bahkan, menurutnya, penggabungan ketiga lembaga tersebut bisa dipertimbangkan menjadi sebuah kementerian.
Usulan itu disampaikan Edi saat merespons wacana penggabungan Badan Geologi ke dalam BMKG yang sebelumnya diusulkan presiden. Menurut dia, penguatan koordinasi antarlembaga menjadi salah satu kunci penting dalam memperbaiki mitigasi dan penanganan bencana di Indonesia.
“Makanya sekarang misalnya Pak Presiden membicarakan ada usulan merger antara geologi masuk kepada BMKG ya, BMKG misalnya. Saya malah pikir lain. Kenapa nggak BNPB, BMKG, geologi jadi satu aja? Jadi satu payung,” kata Edi dalam acara diskusi di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat Kamis (10/9/2026).
1. Usul satu payung agar koordinasi lebih jelas
Lahan seluas 673,4 hektare terdampak karhutla di Taman Nasional Way Kambas, petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman, Kelurahan Kuala Penet, Kecamatan Resort Kuala Penet, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung (21/8/2026). (Dok. BNPB) Edi menilai, selama ini koordinasi antara sejumlah lembaga yang terlibat dalam mitigasi dan penanganan bencana harus benar-benar diperkuat. Selain BNPB, BMKG, dan Badan Geologi, koordinasi juga melibatkan Basarnas, BPBD, TNI, hingga Polri.
Menurut dia, seluruh pihak harus memiliki koordinasi yang selaras dan tidak terhambat ego sektoral antarinstansi.
“BMKG, kemudian Basarnas, BNPB, dengan BPBD-nya, TNI, Polri harus memang, apa namanya ya, harus tepat lah. Harus pas lah gitu loh, harus tune in lah. Jangan sampai muncul ego sektoral antar satu lembaga dengan yang lembaga-lembaga yang lain,” ujarnya.
Edi mengatakan, penyatuan BNPB, BMKG, dan Badan Geologi dalam satu payung kelembagaan bisa membuat pembagian tugas dan koordinasi menjadi lebih jelas. Ia bahkan membuka kemungkinan lembaga gabungan tersebut berbentuk kementerian.
“Satu bisa jadi kementerian atau apa,” kata dia.
2. Ketahanan bencana perlu diperkuat lewat kebijakan yang matang
Ilustrasi Gempa Bumi. (IDN Times/Anjani Asra) Menurut Edi, gagasan penguatan kelembagaan kebencanaan sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap ketahanan bencana. Oleh karena itu, ia menilai gagasan Presiden terkait perubahan struktur kelembagaan perlu didiskusikan secara serius dan diterjemahkan dengan penuh kehati-hatian.
Ia menekankan, setiap perubahan harus melalui proses mitigasi dan pengkajian yang matang agar tujuan utamanya, yakni meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, benar-benar tercapai.
“Jadi ide Pak Presiden menurut saya bagus, tinggal memang pengejawantahan pikiran beliau harus berhati-hati betul, dimitigasi betul, dicek betul, sehingga nanti munculnya apa. Yang intinya adalah proteksi kita kepada rakyat akan semakin baik,” ujarnya.
Selain persoalan kelembagaan, Edi juga menyoroti pentingnya kesiapan anggaran. Menurut dia, sejumlah lembaga yang memiliki peran penting dalam mitigasi dan respons bencana masih menghadapi keterbatasan anggaran.
“Termasuk juga intervensi anggaran. Tentu kami juga selalu memahami bahwa BMKG kalau untuk ideal ya agak kurang anggaran. Basarnas, mohon maaf, dengan situasi seperti ini juga agak kurang anggaran,” katanya.
3. Masyarakat harus menjadi subjek dalam mitigasi bencana
Palang Merah Indonesia (PMI) dirikan tenda darurat di SMPN 4 Boleng, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. (Dok. PMI) Edi juga menekankan masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek dalam penanganan bencana. Menurut dia, masyarakat harus didorong menjadi subjek yang aktif dalam upaya mitigasi, termasuk melalui keterlibatan sebagai relawan dan penguatan kesadaran kolektif.
“Nah yang terakhir menurut saya, yang paling penting juga adalah masyarakat jangan dijadikan objek. Tapi masyarakat sebagai subjek di sini. Masyarakat bisa jadi relawan, masyarakat, anak-anak muda kita dorong kesadaran kolektif mereka-mereka,” ujarnya.
Menurut Edi, penanggulangan bencana merupakan kerja bersama yang harus membangkitkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat.
Ia berharap pemerintah memiliki political will yang kuat untuk memperbaiki kesiapan menghadapi risiko bencana. Salah satunya dengan memperkuat pemetaan wilayah dan penduduk yang berpotensi terdampak sehingga kebutuhan penanganan bisa dipersiapkan sebelum bencana terjadi.
“Sehingga nanti ketika ada sesuatu kita sudah siap,” ujar Edi.
