121 Pelajar Ikut Bela Negara di Bogor, Kemhan Bantah untuk Komcad
- Kemhan menggelar program bela negara di Unhan pada 5 September–6 Oktober 2026, diikuti 121 pelajar dari wilayah Jabodetabek, setelah semula tercatat 151 peserta.
- Kemhan menegaskan program ini bukan Komcad atau rekrutmen militer, melainkan pembinaan karakter, nasionalisme, kedisiplinan, literasi digital, keterampilan IT, serta pemahaman bahaya narkoba dan terorisme.
- Dinas Pendidikan DKI menyebut 29 peserta merupakan pelajar terjaring polisi saat demo 27 Agustus; Gubernur Pramono mendukung, sementara Amnesty mengecamnya sebagai pendekatan militeristik represif.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertahanan (Kemhan) membenarkan menggelar program bela negara yang diikuti oleh 121 pelajar dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Tangerang Selatan, hingga Bekasi selama satu bulan di Universitas Pertahanan (Unhan). Program itu dimulai pada periode 5 September 2026 hingga 6 Oktober 2026. Kemhan membantah program bela negara sama dengan komponen cadangan (Komcad).
"Perlu kami luruskan, program ini bukan komponen cadangan dan bukan pula proses rekrutmen atau pendidikan untuk menjadikan peserta sebagai anggota militer," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait, ketika dikonfirmasi, Jumat (11/9/2026).
Dia mengatakan, program tersebut merupakan program penguatan nasionalisme siswa atau siswi KKRI menuju generasi emas tahun 2026. Rico mengatakan, kegiatan tersebut merupakan program pembinaan dan pembentukan karakter bagi generasi muda dengan menanamkan nilai dasar bela negara, wawasan kebangsaan, Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, kedisiplinan, budi pekerti, pembinaan mental dan jasmani serta keterampilan yang relevan bagi anak muda.
"Peserta juga mendapat materi literasi digital, desain grafis, dinamika kelompok, keterampilan IT hingga pemahaman mengenai bahaya narkoba dan terorisme. Jadi, pendekatannya cukup komprehensif tidak hanya kedisiplinan," ujar dia.
1. Semula ada 151 peserta
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Sirait di kantor Kemhan. (IDN Times/Santi Dewi) Awalnya, kata Rico, ada 151 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Namun, pada pelaksanaannya ada 121 peserta yang hadir dan mengikuti pembekalan.
"Peserta lainnya tidak hadir karena sejumlah alasan seperti kondisi kesehatan, pertimbangan keluarga, maupun hasil verifikasi data," ujar dia.
Dia mengatakan, tujuan pembentukan program itu untuk membina anak-anak muda, memperkuat karakter, disiplin, rasa tanggung jawab, wawasan kebangsaan, sekaligus membekali mereka dengan keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan.
"Oleh sebab itu, jangan dipersepsikan sebagai komcad atau militerisasi pelajar. Bela negara dalam konteks ini adalah membangun kesadaran sebagai warga negara dan menyiapkan generasi muda agar lebih disiplin, produktif, mandiri, serta memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negaranya," kata Rico.
Sementara, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan ada 29 pelajar yang mengikuti program tersebut. Mereka merupakan anak di bawah umur yang sebelumnya terjaring oleh Direktorat PPA-PPO Polda Metro Jaya pada aksi demo 27 Agustus 2026. Namun, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak bisa memastikan apakah puluhan pelajar itu merupakan bagian dari peserta aksi.
2. Gubernur DKI Jakarta dukung program bela negara bagi pelajar yang terjaring dalam aksi demo 27 Agustus
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (3/9). (Dok. Pemprov DKI) Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, program bela negara yang diikuti puluhan pelajar di barak merupakan program yang baik. Menurut Pramono, program tersebut dapat membuat para pelajar lebih menghargai dan menyayangi negara sendiri.
“Menurut saya, program ini menjadi baik karena apa? Untuk membuat terutama para pelajar itu lebih menghargai, menyayangi terhadap negaranya sendiri,” ujar Pramono di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (10/11/2026).
Dia mengatakan, program bela negara tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Pertahanan dan Polda Metro Jaya.
3. Dikecam Amnesty International
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. (IDNTimes/Lia Hutasoit) Sementara, program bela negara bagi pelajar yang terjaring dalam aksi demo 27 Agustus 2026 itu dikecam oleh Amnesty International Indonesia. Direktur Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid, mengatakan, pengiriman warga dan pelajar ke barak karena berpartisipasi dalam aksi demonstrasi mengirimkan pesan yang keliru bahwa penyampaian pendapat adalah tindakan bermasalah.
"Ini merupakan bagian dari remiliterisasi ruang sipil yang semakin menguat di Indonesia. Kebijakan ini merupakan langkah represif yang harus segera dihentikan," kata Usman, Kamis.
Menurut dia, alih-alih mendengarkan aspirasi warganya, negara justru merespons dengan pendekatan militeristik yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas bagi warga sipil. Terlebih anak-anak usia sekolah.
