ICW Laporkan Firli Bahuri ke Bareskrim terkait Gratifikasi Helikopter

Wana menjelaskan, Firli hanya menyampaikan harga sewa helikopter sebesar Rp7 juta yang belum termasuk pajak. Firli saat itu menyewa 4 jam, yang berarti ada sekitar Rp30,8 juta uang dibayarkan Firli ke PT Air Pasifik Utama.

“Tapi kemudian kita mendapatkan informasi lain dari penyedia jasa lainnya, bahwa harga sewa perjamnya, yaitu 2.750 dolar AS, atau sekitar Rp39,1 juta,” kata Wana.

Atas dasar selisih harga tersebut, ICW sebut, seharusnya Firli membayar Rp172,3 juta ke PT Air Pasifik Utama.

“Jadi, ketika kami selesihkan harga sewa barangnya ada sekitar Rp141 juta, yang diduga itu merupakan dugaan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Firli,” ujar Wana.

Selain kisaran diskon yang ditelusuri, ICW juga menemukan bahwa salah satu komisaris yang ada di PT Air Pasifik Utama pernah dipanggil KPK menjadi saksi dalam kasus korupsi Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin terkait dengan dugaan suap pemberian izin di Meikarta.

“Dalam konteks tersebut kami menganggap bahwa apa yang telah dilakukan Firli Bahuri, terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi ini telah masukd alam unsur-unsur Pasal 12 B undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001,” kata Wana.