Imigrasi Butuh Pembenahan, Bukan Sekadar Cari Pengganti Silmy Karim

11 Jun 2026, 06:01 WIB

Lia Hutasoit

News

Channel

Add as Preferred source

Imigrasi Butuh Pembenahan, Bukan Sekadar Cari Pengganti Silmy Karim

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Kamis (25/7/2024) (IDN Times /Lia Hutasoit)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Agus Riewanto menilai pergantian pimpinan Imigrasi tak cukup efektif tanpa pembenahan tata kelola dan sistem pelayanan yang masih menyisakan banyak celah penyimpangan.
Ia menekankan pentingnya integrasi data izin tinggal WNA antarinstansi agar proses keimigrasian lebih transparan dan meminimalkan peluang penyalahgunaan kewenangan.
Digitalisasi layanan dan penghapusan verifikasi lapangan dinilai krusial untuk mencegah praktik pungli, menjadikan reformasi sistem lebih mendesak daripada sekadar mencari pengganti Silmy Karim.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

periode 2022-2026

Kasus dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing terjadi di lingkungan imigrasi dan menyeret sejumlah oknum.

10 Juni 2026

Agus Riewanto menyampaikan pandangan bahwa pembenahan tata kelola imigrasi lebih penting daripada sekadar mencari pengganti Silmy Karim.

kini

Silmy Karim bersama enam orang lainnya telah menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi, serta diberhentikan oleh Presiden Prabowo Subianto dari jabatan Wakil Menteri Imipas.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Pemerintah diminta untuk memprioritaskan pembenahan tata kelola dan sistem pelayanan keimigrasian, bukan hanya mencari pengganti Silmy Karim yang diberhentikan dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Paspor (Imipas).
Who?
Pernyataan disampaikan oleh Agus Riewanto, pengamat politik dan pakar hukum tata negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, menanggapi pemberhentian Silmy Karim yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA.
Where?
Pernyataan disampaikan di Solo, Jawa Tengah, sementara kasus yang melibatkan Silmy Karim ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
When?
Pernyataan Agus Riewanto disampaikan pada Rabu, 10 Juni 2026, setelah Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya.
Why?
Pembenahan dianggap penting karena sistem keimigrasian dinilai masih memiliki celah penyimpangan dan belum terintegrasi antarinstansi, sehingga berpotensi menimbulkan praktik korupsi serta pungutan liar.
How?
Agus mendorong integrasi data izin tinggal WNA antara beberapa kementerian serta penerapan layanan digital penuh agar proses administrasi lebih transparan dan mengurangi interaksi langsung antara pemohon dan petugas.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Silmy Karim sudah berhenti dari kerja karena ada masalah izin orang asing. Sekarang banyak orang bilang imigrasi perlu dibenahi dulu, bukan cuma cari bos baru. Ada Pak Agus yang bilang sistemnya harus rapi dan pakai komputer biar gak ada orang nakal. Pemerintah lagi pikir cara supaya semua data bisa nyambung dan aman.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pernyataan Agus Riewanto dalam artikel ini menunjukkan adanya kesadaran mendalam bahwa pembenahan sistem lebih penting daripada sekadar pergantian pejabat. Pandangan tersebut mencerminkan dorongan menuju tata kelola imigrasi yang lebih transparan dan efisien, dengan integrasi data antarinstansi serta digitalisasi layanan sebagai langkah konkret memperkuat akuntabilitas publik.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, menilai pencarian pengganti Silmy Karim sebagai pucuk pimpinan Direktorat Jenderal Imigrasi tidak cukup hanya berfokus pada sosok yang akan mengisi jabatan tersebut.

Menurut dia, pemerintah justru perlu membenahi tata kelola dan sistem pelayanan keimigrasian yang selama ini dinilai masih menyisakan banyak celah penyimpangan.

Dia mengatakan, dalam pengelolaan lembaga publik, dibutuhkan kombinasi antara figur yang memiliki kapasitas dan sistem birokrasi yang berjalan baik. Kehadiran tokoh yang kuat tidak akan efektif jika didukung sistem yang lemah, begitu pula sebaliknya.

“Tokoh yang baik saja tidak cukup kalau sistemnya jelek. Sistem yang bagus tapi tokohnya jelek juga tidak bisa,” kata Agus kepada IDN Times, Rabu (10/6/2026).

1. Persoalan utama terletak pada tata kelola yang belum terintegrasi

Pengamat politik yang juga pakar hukum tata negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto (Dok/ Istimewa)

Dia menilai, kasus dugaan pemerasaan izin tinggal warga negara asing (WNA) periode 2022-2026 yang menyeret sejumlah oknum di lingkungan imigrasi menunjukkan persoalan utama terletak pada tata kelola yang belum terintegrasi. Oleh karena itu, pembenahan sistem dinilai harus menjadi prioritas sebelum pemerintah menunjuk pejabat baru.

Menurut dia, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah mengintegrasikan sistem data izin tinggal WNA antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Kementerian Ketenagakerjaan.

2. Agar tak ada celah proses keimigrasian

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menjadi tersangka usai operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat Imigrasi (IDN Times/Aryo Damar)

Dengan integrasi tersebut, kata dia, seluruh proses penerbitan izin tinggal, baik izin tinggal terbatas (Itas) maupun izin tinggal tetap (Itap) dapat dipantau secara bersamaan oleh berbagai instansi terkait. Mekanisme itu diyakini mampu mempersempit ruang praktik penyalahgunaan kewenangan.

“Kalau sistemnya terhubung, data WNA bisa dikontrol bersama. Tidak hanya berada di satu institusi saja,” ujar dia.

Selain integrasi data, dia juga mendorong penyederhanaan proses layanan berbasis elektronik. Dia menilai praktik verifikasi lapangan dalam pengurusan izin tinggal masih membuka peluang terjadinya interaksi langsung antara pemohon dan petugas yang berpotensi memunculkan penyimpangan.

3. Pembenahan tata kelola menjadi pekerjaan rumah yang lebih mendesak

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/6/2024). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Menurut dia, jika proses administrasi telah dilakukan secara digital dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka layanan seharusnya dapat diselesaikan sepenuhnya melalui sistem elektronik tanpa tahapan tambahan yang tidak diperlukan.

“Verifikasi lapangan sering kali menjadi titik rawan penyalahgunaan. Kalau sudah berbasis online, seharusnya cukup diselesaikan secara elektronik,” kata dia.

Dia mengatakan, pembenahan tata kelola menjadi pekerjaan rumah yang lebih mendesak dibanding sekadar mencari figur pengganti Wakil Menteri Imipas. Sebab, ujar dia, tanpa reformasi sistem, potensi praktik korupsi dan pungutan liar akan tetap berulang meski dipimpin oleh pejabat baru.

Silmy Karim bersama enam orang lainnya menjadi tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal WNA di Indonesia. Dia menjadi tersangka usai datang ke KPK untuk menjalani pemeriksaan. Presiden Prabowo Subianto pun memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wamen Imipas.