Indonesia dan Kamboja Jajaki Kerja Sama Reformasi Birokrasi

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan pertemuan bilateral ini menjadi kesempatan bagi Indonesia dan Kamboja untuk saling berbagi pengalaman serta praktik baik dalam tata kelola pemerintahan.

Kerja sama yang dijajaki meliputi reformasi birokrasi, transformasi digital, pengembangan sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik, hingga pengawasan administrasi pemerintahan.

"Pertemuan bilateral ini menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk mengeksplorasi kemungkinan kerja sama yang akan memperkuat hubungan Indonesia dan Kamboja, terutama di bidang tata kelola publik, reformasi birokrasi, dan pendayagunaan aparatur negara," ungkap Menteri Rini.

Dalam kesempatan tersebut, Rini juga memaparkan berbagai upaya transformasi tata kelola publik yang tengah dilakukan Indonesia, termasuk dukungannya terhadap agenda pembangunan nasional dan proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dalam pertemuan itu, Indonesia turut memperkenalkan sejumlah capaian di bidang pelayanan publik, termasuk keberadaan 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah beroperasi di berbagai daerah.

Pemerintah juga menjelaskan pengembangan layanan omnikanal yang dirancang untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah secara lebih terintegrasi.

Menurut Rini, kerja sama kedua negara dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kolaborasi, seperti pertukaran pegawai, berbagi praktik terbaik, pengembangan kapasitas aparatur, riset bersama, hingga pelatihan.

"Kami percaya bahwa kerja sama yang akan dijalin antara Indonesia dan Kamboja akan memberikan pembelajaran bersama dan akan memberikan dampak baik jangka panjang bagi kedua negara," ungkap Menteri Rini.

Dalam kesempatan yang sama, HE Hun Many memaparkan reformasi administrasi publik yang tengah dijalankan Kamboja melalui Strategi Pentagon, yang berfokus pada peningkatan kinerja instansi pemerintah, standar rekrutmen aparatur, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemerintahan.

Ia juga menyampaikan harapannya agar kedua negara dapat bekerja sama dalam berbagi praktik terbaik di unit pelayanan publik, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan, penelitian administrasi publik, hingga program pembelajaran bagi aparatur sipil.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia dan Kamboja menandatangani Joint Statement (JS) yang menjadi dasar untuk mengeksplorasi berbagai bentuk kerja sama strategis.

Kesepakatan tersebut mencakup peluang kolaborasi di bidang reformasi birokrasi, manajemen kinerja dan kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan publik, serta transformasi digital pemerintahan. Pemerintah berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat jangka panjang sekaligus memperkuat hubungan bilateral kedua negara. (WEB)