Ini 3 Agenda Penutup MPR Periode Zulkifli Hasan

18 Jul 2019, 16:20 WIB

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan sidang MPR akhir periode 2014-2019 akan dilaksanakan pada 27 September mendatang. Namun, sebelum itu MPR ada dua agenda lain yaitu rapat tahunan pada 16 Agustus.

“Nanti pidato lembaga-lembaga negara yang disampaikan Pak Presiden. Kemudian agenda kedua peringatan hari konstitusi yang setiap tahun kita laksanakan, hari konstitusi akan kita laksanakan pada 18 Agustus. Ini agenda yang terakhir MPR,” kata Zulkifli di kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Kamis (18/7).

Lalu, apa harapan Zulkifli terkait kursi MPR yang akan datang?

1. Bangku MPR harus ditempuh dengan cara musyawarah mufakat

IDN Times/Kevin Handoko

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan pihaknya masih membahas paket pimpinan MPR 2019-2024. Menurut dia, masalah kursi pimpinan MPR harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

"Nanti saya ngomong-ngomong juga dengan teman-teman, tapi kan masih ada waktu yang penting agenda pertama setelah pilpres ketok palu MK. Mari kita perkuat lagi persatuan sudah lama, delapan bulan lebih kita bertengkar berbeda pendapat," kata Zulkifli.

2. PAN belum membentuk paket pimpinan MPR

IDN Times/Helmi Shemi

Kendati, Zulkifli juga belum bisa memastikan apakah partainya akan membentuk paket pimpinan MPR dengan koalisi non-pemerintah. Semua itu, kata dia, sedang dimusyawarahkan.

"Saya kira nanti diselesaikan musyawarah, bisalah itu, ya. Semua kalau sudah menyangkut kepentingan yang lebih besar itu biasanya partai-partai politik itu mengutamakan pada akhirnya musyawarah," ujar dia.

3. Proses transisi kepemimpinan MPR diharapkan berlangsung tenang

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Sebagai Ketua MPR, Zulkifli ingin proses pemilihan pimpinan berlangsung dengan tenang. Serta semua masalah diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

"Tetapi saya berharap selesaikan dengan musyawarah mufakat, itulah ciri khas MPR, karena namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi apapun nanti, musyawarah mufakat," ucap dia.

4. PDIP melirik bangku pimpinan MPR

IDN Times/Irfan Fathurohman

Sementara, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyatakan tidak ada larangan partai mengajukan kadernya untuk menjabat sebagai ketua DPR dan MPR dalam satu periode bersamaan.

Dia menyebutkan tidak ada ketentuan, baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), maupun Tata Tertib MPR.

"Bagi PDI Perjuangan memang tidak ada ketentuan bahwa kalau sudah memiliki ketua DPR, maka tidak boleh memiliki ketua MPR. Artinya, bebas aja sepanjang nama tersebut terpilih di dalam sidang paripurna MPR itu," kata Basarah di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7).