Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan Roblox belum memenuhi ketentuan dalam PP Tunas terkait pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Penilaian ini didasarkan pada masih ditemukannya celah risiko dalam fitur platform tersebut.
Pemerintah mencatat Roblox telah melakukan pembaruan pengaturan secara global.
“Kami mencatat baik bahwa ada perubahan besar yang dilakukan oleh Roblox,” ujar Meutya dalam keterangan persnya, Selasa (14/4/2026).
Namun, perubahan itu dinilai belum cukup untuk memenuhi standar perlindungan anak di Indonesia. Salah satu alasan utama adalah masih adanya fitur komunikasi terbuka.
“Masih membolehkan ada komunikasi atau chat dengan orang tak dikenal,” kata Meutya.
Menurutnya, fitur tersebut menjadi indikator risiko tinggi dalam kerangka PP Tunas, karena membuka potensi interaksi anak dengan pihak asing tanpa pengawasan memadai.
Selain itu, keberadaan fitur khusus anak (kids) di Roblox juga belum sepenuhnya menjamin keamanan. Pemerintah menemukan bahwa meskipun ada penyesuaian, sistem tersebut masih menyisakan celah yang memungkinkan interaksi tidak aman.
“Belum dapat menerima proposal dari Roblox untuk menyatakan bahwa Roblox telah mematuhi,” ujar Meutya.
Dengan demikian, hingga saat ini pemerintah masih menilai Roblox belum patuh terhadap PP Tunas dan meminta perbaikan lanjutan, khususnya dalam aspek perlindungan anak dari risiko komunikasi dengan pihak tidak dikenal.
Dalam kesempatan yang sama, dia menyebut sebagian platform digital telah menyatakan komitmen kepatuhan yakni X, Bigolive, seluruh grup Meta yakni
Instagram, Facebook, Threads, dan juga kemudian dari TikTok. Sementara itu, dua platform yang masih dalam proses pembahasan adalah Roblox dan YouTube.