Ini Dampak Perubahan Iklim Ekstrem Dunia di Indonesia

Di Indonesia, kata Nurbaya, proyeksi kenaikan temperatur rata-rata di wilayah Indonesia sebesar 0,5-3,92˚C pada 2100, dari kondisi base line pada 1981-2010. Temperatur udara minimum akan mengalami peningkatan 0,04-0,07˚C.

Selain itu, kata dia, terjadi variasi pergeseran bulan basah dan kering. Intensitas curah hujan yang lebih tinggi dan durasi hujan yang lebih pendek, akan terjadi di Sumatera bagian utara dan Kalimantan, dan curah hujan rendah serta durasi hujan lebih panjang akan terjadi di bagian selatan Jawa dan Bali.

"Diperkirakan 2100 terjadi peningkatan curah hujan tahunan, kecuali Indonesia bagian selatan," kata Nurbaya.

Kejadian iklim ekstrem dengan luas wilayah terdampak yang semakin menyebar, menurut Nurbaya, membuat beberapa negara membuat kesepakatan peningkatan upaya pengendalian perubahan iklim atau yang lebih di kenal Paris Agreement pada 2015 di Paris, Prancis.

Upaya adaptasi bagi negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti Indonesia, perlu mendapat perhatian khusus untuk meminimalkan korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan yang semakin parah.

"Pada kesempatan ini saya menggaris bawahi bahwa terkait adaptasi perubahan iklim Indonesia telah menetapkan komitmen untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem," ujar dia.

Berdasarkan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang dikembangkan KLHK menggunakan data Potensi Desa Tahun 2014, diindikasikan banyak desa di Indonesia mempunyai tingkat kerentanan sedang hingga sangat tinggi.

Dengan demikian, kata Nurbaya, menjadi tugas bersama untuk menyiapkan langkah antisipatif melalui peningkatan kapasitas adaptasi seluruh pihak, dan menurunkan keterpaparan terhadap dampak perubahan iklim.

Wapres RI Jusuf Kalla mewakili Indonesia bergabung dengan para pemimpin dunia berkumpul di kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat, dalam acara Climate Action Summit.

Beberapa agenda yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, salah satunya peran dunia dalam menghadapi darurat iklim menyongsong batas waktu awal dimulainya implementasi Kesepakatan Paris pada 2020. 

“Kita tidak lagi memiliki keleluasaan maupun pilihan selain meningkatkan ambisi pengendalian perubahan iklim. Dalam menghadapi kenyataan ini, aksi iklim harus konkret dan realistis,” tutur JK dalam Climate Action Summit di AS, dalam keterangan tertulis dari KLHK.

Indonesia telah menetapkan komitmennya melalui ratifikasi Paris Agreement dengan UU Nomor 16 Tahun 2016, dan menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target penurunan emisi GRK sebesar 29 persen dari BAU 2030 dengan upaya sendiri, dan sampai 41 persen apabila terdapat bantuan internasional, serta meningkatkan resiliensi terhadap dampak perubahan iklim melalui upaya-upaya adaptasi.

Integrasi dan sinkronisasi program pemerintah pusat dengan program pemerintah daerah dengan perencanaan yang matang, kata Nurbaya, menjadi kunci untuk mencapai target NDC dalam rangka pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Dalam rangka implementasi NDC tersebut, KLHK bersama kementerian atau lembaga pelaksana kegiatan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada 5 sektor, telah menyusun dokumen peta jalan (road map) NDC untuk mitigasi yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan. 

"Road map tersebut tidak hanya mengelaborasi kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam mencapai target penurunan emisi GRK saja, akan tetapi juga potensi dan kebutuhan kebijakan-pendanaan teknologi kapasitas yang diperlukan dalam pelaksanaan NDC yang akan dimulai pada 2020," kata Nurbaya.