Ini Kata Menkominfo Rudiantara Soal Polisi Bisa Pantau Grup WhatsApp

Ingat ya, artinya polisi cuma bisa masuk ke grup WhatsApp jika kamu atau orang lain di grup kamu itu melakukan kesalahan yang berkaitan dengan hukum dan ada pihak yang merasa dirugikan.

“Sekarang begini, ada dua orang bercakap-cakap menggunakan WhatsApp. Satu jelas bermasalah secara hukum apapun hukumnya. Apakah undang-undangnya ITE, pidana, apapun, terus kita atau polisi gak boleh masuk? Ya tidak ada penegakan hukum dong,” jelas Rudiantara.

Kalau kamu sudah yakin di grup itu ada yang merasa dirugikan secara hukum, kamu harus melapor ke polisi. Nantinya pelaku bisa dijerat dengan hukuman hingga 5 tahun penjara.

“Nah yang harus dilihat nanti hukumnya seperti apa prosesnya. Apakah ada delik aduan. Karena di Undang-Undang ITE ada 2 jenis: Delik aduan dan delik umum. Delik aduan itu ada yang merasa dirugikan pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik,” kata Rudiantara.

Perlu kamu ketahui nih, menurut Rudiantara, ada yang namanya media sosial dan instant messaging. Kalau kayak Facebook dan Twitter itu adalah media sosal yang ranahnya publik. Sementara untuk WhatsApp dengan chat personal adalah ranah privat atau pribadi.

“WhatsApp ranah pribadi sedangkan yang media sosial ranah publik. Kalau grup WhatsApp ini kan perdebatan. Ini ranah privat atau publik? Karena ranah publiknya banyak 100 orang 200 orang anggotanya. Itu ranah publik masuknya,” papar Rudiantara.

Isu pemantauan grup WhatsApp bermula dari penjelasan Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Rickynaldo. Ia mengusulkan adanya wacana "patroli" siber di grup WhatsApp karena banyaknya penyebaran hoaks di grup pesan singkat atau instant messaging.

WhatsApp dianggap lebih tertutup dibanding media sosial dengan ranah publik seperti Instagram, Twitter atau Facebook.