Jakarta, IDN Times - Kurang baiknya kinerja atau citra parlemen yang banyak disorot, membuat masyarakat tak terlalu peduli terhadap lembaga legislatif tersebut. Terutama generasi muda.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 24,89 persen masyarakat yang memilih diam dalam Pemilu Legislatif 2014 lalu. Menjelang Pemilihan Umum 17 April 2019 mendatang, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memberikan pesan kepada generasi muda.
Melalui keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Rabu (27/2), Mahfud MD menyampaikan pesannya kepada generasi muda. Mahfud MD berharap generasi muda tak menyia-nyiakan kesempatannya untuk memberikan suara dalam pemilihan legislatif mendatang.
“Jika aspirasi Anda ingin disalurkan, maka pilihlah yang sesuai. Sebab Pemilu akan menentukan kebijakan negara baik itu di legislatif maupun eksekutif. Nanti aspirasi tersebut bisa dijawab oleh pengelola negara dan pemerintah,” kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya.
“Anak muda pun juga tidak bisa menolak dan mengelak jika kelak mereka yang akan memimpin bangsa ini. Pergunakan hak suara dan jangan golput.” lanjutnya.
Stabilitas hak suara tetap perlu dijaga. Bahkan perlu dinaikkan utamanya oleh kaum millennial.
Kaum millennial diminta untuk harus memiliki kesadaran sejak sekarang. Data menyebutkan bahwa Indonesia akan memiliki bonus demografi, di mana akan didominasi kelompok usia produktif yaitu rasio ketergantungan terendah 44 persen, yang akan menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi.
Untuk menjaga dan menaikkan stabilitas hak suara, organisasi We The Youth membuat kampanye. Kampanye ini dilakukan untuk mengajak kaum muda Indonesia untuk menggunakan hak suaranya.
We The Youth membuat kampanye 100% INDONESIA NYOBLOS. Kampanye ini berlaku tidak hanya di Pemilu Presiden tapi juga Pemilu Legislatif
We The Youth menyebutkan banyak hal positif yang bisa dilakukan millennial untuk membantu, salah satunya memberikan suaranya dalam pemilihan legislatif mendatang. Salah satunya menurunkan angka korupsi.
Penurunan angka korupsi dapat dilakukan dengan memilih calon anggota dewan yang memiliki komitmen tinggi untuk melawan korupsi.
Selain itu, memilih anggota legislatif juga membantu menentukan sosok-sosok yang dirasa pantas dan mampu menentukan arah kebijakan pemerintah nantinya.