Kubu Prabowo Pesimistis Pemilu 2019 Berjalan Luber dan Jurdil
Jakarta, IDN Times - Badan Pemenangan Nasional (BPN) khawatir Pemilu 2019 tidak akan berjalan dengan prinsip Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).
Wakil Direktur Relawan BPN Ferry Juliantono mengatakan, kekhawatiran tersebut muncul karena laporan pengaduan yang disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum ada yang ditindaklanjuti dengan baik.
"Semua laporan pengaduan yang disampaikan saat ini belum ada satupun ditindaklanjuti dengan baik oleh Bawaslu," kata Ferry di media center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2019).
1. BPN ungkap kasus-kasus yang dianggap janggal
Ferry mencontohkan, ketidakadilan tersebut terlihat dalam kasus Bupati Boyolali Seno Samodro, yang diduga berpihak pada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga menguntungkan pihak tersebut sekaligus merugikan pihak lainnya.
Menurutnya, bupati tersebut sudah jelas melanggar aturan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Namun demikian, tidak ada sanksi yang menjerat Seno.
"Kita pesimistis. Dibutuhkan keberanian yang ekstra untuk menjadikan pemilu ini berjalan adil. Namun, susah bagi kita (Prabowo-Sandi) karena saat ini tidak memiliki kekuasaan," ungkap Ferry.
Dia juga menyayangkan kasus Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, yang dihentikan oleh Bawaslu. Ferry menuding, berhentinya tindak lanjut kasus "Yang Gaji Kamu Siapa" tersebut karena ada kekuasaan yang dikendalikan oleh salah satu pasangan calon.
2. BPN menduga ada pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu
Anggota tim advokasi BPN, Indra menambahkan, kekhawatiran Pemilu 2018 tidak berjalan sesuai prinsip Luber dan Jurdil juga muncul terkait kasus dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh camat di Makassar.
"Kasus di Sulawesi Selatan jelas para camat mengatakan mendukung pasangan calon nomor urut 01. Padahal ASN dilarang terlibat," papar Indra.
3. BPN ingin Bawaslu tindak tegas ASN yang melanggar
Maka dari itu, seperti diungkapkan Indra, Bawaslu sejatinya bertindak tegas agar tidak ada lagi ASN yang melanggar.
"Saya berharap Bawaslu bertindak, buktinya kan jelas ASN, objeknya melakukan kampanye," tuturnya.
4. Sebanyak 15 camat di Kota Makassar menyatakan dukungan ke Jokowi
Sebelumnya, beredar video yang diduga mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo bersama 15 camat di Kota Makassar yang menyatakan dukungannya kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Di dalam video berdurasi 1 menit 26 menit ini, terlihat 15 camat dipimpin Syahrul Yasin Limpo memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden sambil mengacungkan jari tulunjuk.
Video tersebut menampilkan cuplikan sejumlah wajah-wajah camat. Mereka mengangkat jari telunjuk satu dan sebagian camat masih ada yang berpakaian seragam dinas.
Ke-15 camat tersebut yakni Camat Rappocini, Camat Mamajang, Camat Ujung Tanah, Camat Tamalanrea, Camat Tallo, Camat Kepulauan Sangkarang, Camat Biringkanaya, Camat Makassar, Camat Manggala, Camat Bontoala, Camat Panakkukang, Camat Ujung Pandang, Camat Tamalate, Camat Mariso, dan Camat Wajo.
5. Sengketa pemilu akan terjadi
Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menyebut BPN siap kalah. Bahkan, menurut Ujang, jika nanti Jokowi menang, ada kemungkinan sengketa pemilu terjadi.
“Karena ini pertarungan ulang Jokowi dengan Prabowo, maka sengketa pemilu akan makin banyak,” katanya kepada IDN Times, Selasa (26/2).
![Salah satu perumahan pemda yang dibakar di Elelim menjelang PSU di Jayapura, Papua, Sabtu [22/1/2022].](https://image.idntimes.com/post/20220123/pembakaran-di-yalimo-papua-f6f97ae28db15795c6a301d8b308f874.png)
