Ini Syarat agar Indeks Demokrasi Indonesia Bisa Meningkat

Berkaca pada pelaksanaan Pilkada 2018 di daerah Jawa Tengah yang menunjukkan perilaku menghargai antar calon kepala dan wakil daerah yang sama-sama berjuang untuk memperebutkan hati masyarakat.

“Bagaimana pasangan calon petahana menghormati lawan tandingnya. Begitu juga lawan tandingnya yang begitu hormat dengan lawan petahana. Ini manis sekali menurut saya, yang juga perlu menjadi langkah awal untuk Pemilu 2019 mendatang,” ujarnya. 

Guna menghasilkan demokrasi yang berkualitas, peserta pemilu juga harus menjauhkan cara-cara yang tidak beradab. Masing-masing calon tidak boleh lagi menggiring massanya untuk melakukan aksi yang tidak terpuji seperti menghujat hingga mencaci maki.

“Masing-masing (calon) tidak lagi memanaskan mesinnya. Menggerakkan massanya untuk melakukan cara-cara yang tidak beradab seperti menghujat, hingga mencaki maki. Namun meletakkan perilaku sesuai dengan payung hukum yang cukup,” jelasnya.

Penegak hukum juga harus bersikap adil, misalnya mereka tidak boleh partisipan. Jika hal tersebut bisa diaplikasikan, indeks demokrasi yang terjadi di Indonesia pun bisa meningkat. Pemilu bukan hanya soal memilih tapi juga bertanggungjawab terhadap pilihannya.

“Jadi kalau ada masyarakat sadar lalu menuntut calonnya, maka elite kita pun akan menanggapinya dengan seksama. Bukannya melakukan pressure atau merespons sesuatu yang justru membuat mereka khawatir, ragu-ragu atau was-was,” ujarnya.

Adanya kontesasi menjelang Pemilu 2019 menurut Siti adalah hal yang wajar. Justru momen kontestasi ini harus menjadi ajang pembelajaran dan edukasi bagi masyarakat.

“Bagaimana kontesasi melibatkan masyarakat untuk bisa lebih mencerahkan masyarakat. Bahkan kita tidak akan memilih sesuatu yang tidak bermakna,” ucapnya.