Insiden Ponpes Alkhoziny, DPR Sorot Lemahnya Dukungan Negara ke Pesantren

03 Okt 2025, 11:37 WIB

Amir Faisol

Wasekjen DPP PKB, Syaiful Huda sebut pencalonan Sohibul Iman bisa jadi boomerang bagi PKS. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Implementasi UU Pesantren masih sangat lemah
Pembangunan pesantren tergantung kemampuan pengasuh
Dorong Kemen PU harus cek kelayakan infrastruktur pesantren

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai, runtuhnya bangunan pondok pesantren (ponpes) Al-Khoziny Sidoarjo menjadi indikator lemahnya dukungan negara terhadap infrstruktur lembaga pesantren di Indonesia.

Huda mengatakan, mayoritas pesantren selama ini diselenggarakan atas swadaya publik. Situasi ini membuat infrastruktur pesantren dibangun secara bertahap sesuai kemampuan pengasuh pesantren.

“Di sinilah harusnya komitmen negara hadir untuk membantu kalangan pesantren menyediakan kebutuhan infrastruktur mulai dari asrama, tempat ibadah, hingga gedung sekolah,” ujar Syaiful Huda, Jumat (3/10/2025).

1. Implemenasi UU Pesantren masih sangat lemah

Wasekjen DPP PKB, Syaiful Huda sebut pencalonan Sohibul Iman bisa jadi boomerang bagi PKS. (IDN Times/Amir Faisol)

Huda mengatakan hampir semua elemen bangsa sepakat akan kontribusi besar pesantren di Tanah Air. Hanya saja faktanya kontribusi pesantren ini tidak sepenuhnya didukung oleh negara dalam segi penyediaan regulasi, anggaran, maupun pendampingan.

Dia mengatakan, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren, tetapi implementasi di lapangan juga masih lemah.

“Bahkan masih ada fenomena penganak tirian lembaga pesantren baik dalam bentuk alokasi bantuan maupun pengakuan kesetaraan lulusan jika dibandingkan dengan sekolah atau lembaga pendidikan milik pemerintah,” ujar Legislator Fraksi PKB itu.

2. Pembangunan pesantren tergantung kemampuan pengasuh

Wasekjen DPP PKB Syaiful Huda sebut partainya belum membahas rencana revisi UU MD3. (IDN Times/Amir Faisol)

Ia mengungkapkan, proses pembangunan infastruktur pesantren tergantung penuh pada kemampuan pengasuh pesantren. Dengan konsep boarding school, pengasuh pesantren butuh asrama tempat menginap santri, tempat ibadah, gedung tempat belajar, hingga ruang interaksi memadai bagi para santri.

Di sisi lain, dia mengatakan, minat masyarakat mengirim anak pesantren cukup tinggi. Situasi ini cukup dilematis bagi pengasuh pesantren.

“Tentu dengan kebutuhan sebesar itu, pengasuh pesantren tidak bisa menyediakan sarana prasarana sekaligus. Pembangunan pasti dilakukan secara bertahap,” katanya.

3. Dorong Kemen PU harus cek kelayakan infrastruktur pesantren

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. (IDN Times/Amir Faisol)

Ratusan santri terjebak dalam reruntuhan gedung musala Asrama Putra Ponpes Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, saat menunaikan salat Ashar, pada Senin (30/9/2025).

Lantai empat musala tersebut baru saja dicor untuk ruang kegiatan para santri. Diduga karena struktur pondasi tidak kuat menyangga beban memicu musibah tersebut. Diduga 59 korban masih terjebak dalam reruntuhan bangunan.

Tragedi Alkhoziny dinilai Huda harus menjadi titik tolak baru negara untuk lebih baik lagi dalam memperlakukan pesantren sebagai pilar pendidikan di Tanah Air. Dia mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan survei kelayakan infrastruktur pesantren di tanah air.

“Dari survei tersebut pemerintah harus turun tangan untuk memastikan kelayakan sarana prasarana pesantren. Jangan sampai selama ini tutup mata terhadap pesantren, lalu ada insiden ramai-ramai menudingkan jari menyalahkan pengelola pesantren,” tutur dia.