IPB Resmi Bentuk CoE Model Dapur MBG dengan Karakteristik Lokal
- IPB University membentuk CoE Pemenuhan Gizi Nasional untuk memperkuat program Makan Bergizi Gratis melalui model dapur berbasis karakteristik lokal dan pengawasan mutu gizi yang terukur.
- CoE menjadi wadah hilirisasi riset IPB agar inovasi pangan, varietas lokal, dan sistem pemantauan mutu dapat diterapkan langsung di masyarakat dengan dampak ekonomi dan kesehatan nyata.
- Pengelolaan operasional SPPG dilakukan oleh PT BLST dengan standar ASUH, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui penyerapan bahan baku dari petani serta penerapan prinsip Tri Dharma perguruan tinggi.
Bogor, IDN Times – IPB University secara resmi mengukuhkan perannya dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk Center of Excellence (CoE) Pemenuhan Gizi Nasional.
Fokus utamanya adalah membangun model dapur berbasis karakteristik lokal dan memperkaya variasi menu gizi yang terukur secara klinis.
“Keberadaan CoE untuk memastikan program MBG berjalan efektif, terukur, dan berdampak nyata,” ujar Direktur Kerjasama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University, Dr Alfian Helmi, Senin (11/5/2026).
Alfian menjelaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi untuk membangun ekosistem penyediaan pangan.
“IPB University juga akan mengembangkan model dapur berbasis karakteristik lokal, memperkaya menu gizi MBG, serta berinovasi bersama berbagai stakeholder terkait,” jelasnya.
Langkah ini diambil untuk memastikan program strategis pemerintah memiliki landasan saintifik dan tata kelola yang kuat. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi riil di lapangan yang dinilai masih memerlukan penguatan.
“Program besar ini sedang berlari, tapi fondasinya masih perlu diperkuat. Di sinilah IPB University merasa terpanggil untuk memberikan kepedulian terhadap persoalan bangsa,” tandas Alfian.
Menurut dia, IPB University memposisikan diri sebagai pusat keunggulan melalui kolaborasi multipihak.
CoE ini mengintegrasikan kepakaran akademis dengan pemangku kebijakan, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional, dan UNICEF. Menurut Alfian, absennya kampus dalam isu ini akan menjadi sebuah kerugian.
“Kalau kampus dengan kapasitas riset pangan dan agribisnis seperti IPB University hanya jadi penonton, rasanya ada yang tidak beres,” tegasnya.
1. Standardisasi mutu dan sertifikasi nasional
Alfian Helmi menyoroti urgensi keterlibatan perguruan tinggi guna membenahi tata kelola MBG nasional.
IPB hadir untuk menjawab persoalan rendahnya kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi di ribuan Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG).
“Dari ribuan SPPG yang terdaftar di Badan Gizi Nasional, belum semua memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi,” urai Alfian.
Selain itu, kata dia, CoE akan fokus pada pengawasan berbasis data untuk mengatasi kerentanan rantai pasok dan ketidakkonsistenan mutu gizi di lapangan.
2. Hilirisasi riset dari laboratorium ke masyarakat
Ia menyampaikan, keterlibatan ini menjadi ruang bagi IPB untuk menguji coba inovasi pangan secara masif.
Hal ini bertujuan agar riset perguruan tinggi memberikan dampak ekonomi dan kesehatan langsung bagi penerima manfaat.
“Dengan mengambil peran sebagai CoE MBG maka inovasi-inovasi yang lahir dari laboratorium dan kebun percobaan IPB University akhirnya bisa diuji dan diterapkan dalam skala nyata,” jelas Alfian.
Inovasi tersebut mencakup varietas pangan lokal unggulan hingga sistem pemantauan mutu berbasis data.
3. Tata kelola profesional melalui PT BLST
Dalam menjaga integritas akademik dan anggaran pendidikan, IPB menunjuk holding company PT. BLST sebagai pengelola operasional SPPG melalui yayasan khusus.
Direktur PT. BLST, Luhur Budijarso, menyatakan aspirasinya agar unit ini menjadi percontohan.
“Harapan kami sederhana namun serius yaitu SPPG yang dikelola PT BLST ini dapat menjadi model yang bisa direplikasi secara nasional,” ungkapnya.
Saat ini, dua unit dapur di Kecamatan Ciampea dan Sukajaya, Kabupaten Bogor, telah disiapkan dengan standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).
Luhur menuturkan, model SPPG ini juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan mewajibkan penyerapan bahan baku dari petani dan peternak lokal yang telah dibina. Luhur Budijarso menekankan bahwa ini adalah bentuk nyata integrasi pendidikan dan pengabdian.
“Di sinilah Tri Dharma bekerja secara nyata: penelitian menentukan standar gizinya, pendidikan melatih pelakunya, pengabdian masyarakat menjadi perekatnya,” tuturnya.
Ekosistem ini memastikan para pemasok lokal, seperti pengolah tahu dan tempe, memiliki standar yang berkelanjutan.
