Cerita Bupati Siak: Petani dan UMKM Mengeluh, Dapur MBG Tolak Produk Lokal
- Bupati Siak Afni Zulkifli menyoroti penolakan produk lokal oleh dapur Makan Bergizi Gratis, meski dana daerah Rp500 miliar sudah dialihkan untuk mendukung program tersebut.
- Afni mengumpulkan yayasan dan mitra MBG untuk menandatangani komitmen agar tidak menolak produk UMKM lokal serta memperkuat pengawasan dapur melalui kewenangan dari Kemendagri.
- Ia meminta dapur MBG menyusun menu lebih awal supaya petani dan nelayan bisa menyiapkan bahan, demi menjaga perputaran ekonomi di wilayah Siak.
Jakarta, IDN Times - Bupati Siak Afni Zulkifli menyoroti banyak keluhan dari pelaku UMKM hingga petani karena produk mereka ditolak dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), meski anggaran daerah sudah dialihkan untuk mendukung program tersebut. Dia menjelaskan, produk seperti ikan, tempe bahkan sayur sulit diterima.
"Jadi di sana (Siak) penghulu (kepala desa) kami itu protes," kata dia dalam wawancara khusus bersama IDN Times, Jumat (8/5/2026).
"Ibu Bupati, ini dapur MBG kami punya ikan gak mau dia mereka terima. Kami punya tempe enggak mau diterima. Kami tawarkan UMKM itu nawar ke dapur, mereka enggak mau terima,” kata Afni menirukan keluhan warga.
Padahal menurutnya hal ini tak sama dengen semangat Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar geliat pangan lokal berjaya karena program MBG.
1. Melihat ada program setengah triliun tapi hanya nonton
Menurutnya, Kabupaten Siak justru hanya menjadi penonton, sementara dana daerah mencapai Rp500 miliar dialihkan untuk program MBG tersebut.
“Yang ada yang 50 juta, 100 juta, mereka sampai hari ini belum dilunasi nih. Pekerjaan udah selesai. Efeknya juga ke mana-mana gitu. Nah, kami tidak mau terjadi perlambatan ekonomi, hanya menjadi penonton di negeri sendiri, melihat ada program setengah triliun tapi cuma nonton doang,” ujarnya.
Sebelumnya memang dia mengungkapkan soal dana Pemkab Siak yang dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ssebsar Rp1 triliun. Dia menyebut Rp 500 Miliar dana Siak yang ditahan pemerintah pusat dan selebihnya Rp500 miliar dipotong, dialihkan untuk Program MBG.
2. Menandatangani komitmen agar tidak menolak produk UMKM lokal
Afni mengatakan dirinya sampai mengumpulkan seluruh yayasan, mitra, dan SPPG di Siak untuk menandatangani komitmen agar tidak menolak produk UMKM lokal.
Dia juga mengeklaim pemerintah daerah kini mendapat kewenangan lebih besar dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengawasi dapur MBG.
“Enggak boleh ada produk UMKM yang ditolak oleh dapur. Dan kami kepala daerah juga berhak untuk bisa melakukan pengawasan pada dapur-dapur yang tidak sesuai standar,” katanya.
3. Sistem agar dapur MBG siapkan menu supaya petani dan nelayan bisa sediakan bahan
Afni meminta dapur MBG membuka kebutuhan menu jauh hari agar petani dan nelayan lokal bisa menyiapkan pasokan. Menurutnya, tanpa kepastian penyerapan, UMKM kecil berisiko rugi setelah terlanjur produksi besar-besaran.
“Kami selaku kepala daerah hanya ingin sirkulasi ekonomi, berputar di daerah kami. Benar-benar harus berputar di Siak,” katanya.
