TKN Prabowo soal Penegakan Hukum Era Jokowi Turun: Tanya Pak Mahfud

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengatakan, Calon Presiden Ganjar Pranowo yang menilai lima penegakan hukum era Presiden Joko “Jokowi” Widodo menurun seharusnya menanyakannya kepada Mahfud MD selaku Menko Polhukam yang juga berpasangan dengan Ganjar.

“Menko Polhukam yang paling bertanggung jawab penegakan hukum kan Pak Mahfud MD. Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD,” kata Nusron setelah acara silaturahmi Gerakan Desa Bersatu di Indoor Multifunction, Indonesia Arena, GBK, Senayan, Minggu (19/11/2023).

“Kalau menilai pemerintahan tentang penegakan hukum, ya, sebaiknya tabayyun dan tanya sama Pak Mahfud,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo terus menurun. Ganjar memberikan penilaian sebesar 5 dari skala 10 tentang hal tersebut.

Hal itu disampaikan Ganjar saat menghadiri dialog capres pada sarasehan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points by Sheraton di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11/2023).

"Penegakan hukum di Indonesia sekarang menurun, jeblok. Poinnya lima," kata Ganjar di depan ribuan alumni UNM.

Ganjar tidak secara rinci menjelaskan mengapa ia memberikan penilaian skor lima terhadap kondisi hukum di Indonesia. Namun, ia menyebut adanya upaya rekayasa dan intervensi dalam sistem hukum sebagai salah satu faktornya.

"Lihat, bagaimana rekayasa dan intervensi yang membikin kemudian intervensi menjadi (penegakan hukum) hilang, yang tadinya itu imparsial (adil) menjadi parsial (memihak," ungkap Ganjar.

 

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.

Baca Juga: 10 Tokoh Ternama Jadi Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud