Menteri PPPA: Kekerasan Seksual Ancam Ketahanan Nasional
Arifah Fauzi menyebut kekerasan seksual berdampak pada individu, keluarga, kehidupan sosial, serta ketahanan nasional.
Data SPHPN 2024 menunjukkan satu dari empat perempuan berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.
Perlindungan korban membutuhkan tindak lanjut laporan, akses pemulihan, kebijakan berbasis bukti, dan kolaborasi sistem penanganan.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyebut kekerasan seksual bukan sekadar kejahatan terhadap individu, melainkan ancaman terhadap ketahanan nasional dan masa depan bangsa. Dia menilai dampaknya meluas hingga keluarga dan kehidupan sosial masyarakat.
“Kekerasan seksual ini bukan hanya kejahatan terhadap tubuh dan martabat seseorang. Kejahatan seksual adalah ancaman terhadap masa depan bangsa, karena ini mengancam manusia, keluarga, dan juga sebuah bangsa,” ujar Arifah, dikutip Sabtu (14/11/2026).
1. Satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan
Menteri PPPA, Arifah Fauzi dalam Sosialisasi Pedoman Pengarusutamaan Gender di Sektor Kelapa Sawit di Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2027)/ IDN Times Dini Suciatiningrum Arifah mengatakan, kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari rumah tangga, sekolah, tempat kerja, ruang publik, hingga ruang digital.
Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024, satu dari empat perempuan berusia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.
2. Korban masih takut melaporkan kekerasan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meninjau posko bencana tanah longsor di Dusun Pasirkuning, Pasirlangu, Cisarua, Bandung Barat, pada Minggu (25/1/2026). (Dok. KemenPPPA) Tidak semua korban berani melaporkan kekerasan seksual. Rasa takut, malu, stigma masyarakat, hingga tekanan menjadi sejumlah hambatan yang dihadapi korban.
“Tidak sedikit korban yang memilih diam karena rasa takut, malu, stigma di tengah masyarakat, maupun tekanan yang mereka hadapi,” kata Arifah.
3. Negara diminta hadir dalam perlindungan korban
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo) Arifah menilai keberhasilan perlindungan perempuan dan anak tidak cukup diukur dari jumlah regulasi maupun kasus yang tercatat. Negara harus memastikan laporan ditindaklanjuti, korban mendapat perlindungan, dan akses pemulihan tersedia.
“Saya berharap ada tiga hal yang bisa kita dorong bersama, yaitu memperkuat kebijakan berbasis bukti, memperkuat kolaborasi dan integrasi sistem penanganan kekerasan seksual, serta membangun gerakan bersama untuk mengubah budaya yang mentoleransi kekerasan,” ujar dia.
