Isi UU TPKS: Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual hingga Sanksi buat Pelaku

UU TPKS memuat 8 Bab dan 93 pasal yang mengatur pencegahan, penanganan, dan pemidanaan dalam kasus kekerasan seksual dengan perspektif korban.

Bentuk kekerasan seksual dalam UU TPKS diatur dalam Pasal 4 ayat (1). Dalam beleid tersebut, ada sembilan jenis kekerasan seksual meliputi:
pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual berbasis elektronik, penyiksaan seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, dan perbudakan seksual.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) juga termaktub lebih rinci terkait tindak pidana kekerasan seksual lainnya, yakni:

1. Pemerkosaan
2. Perbuatan cabul
3. Eksploitasi seksual terhadap anak
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
5. Pornografi yang melibatkan anak atau secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
6. Pemaksaan pelacuran
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
8. Kekerasan seksual dalam rumah tangga
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan

UU TPKS memuat pelecehan fisik maupun non fisik termasuk dalam delik aduan. Dalam hukum Indonesia, delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Sederhananya, korban pelecehan seksual harus memberikan laporan terlebih dahulu kepada kepolisian untuk menuntut pelaku sesuai ketentutan yang berlaku.

Hal ini tertera dalam Pasal 7 ayat (1) dalam UU TPKS. Namun delik aduan tidak berlaku untuk korban pelecehan berstatus penyandang disabilitas atau anak. Pelecehan seksual pada dua kelompok ini, termasuk pada delik biasa yang bisa langsung diproses hukum tanpa persetujuan korban.

UU TPKS mengatur sanksi dan rehabilitasi bagi pelaku pelecehan seksual. Pelaku pelecehan seksual dapat diancam kurungan penjara maksimal 12 tahun hingga denda Rp1 miliar, bergantung pada bentuk pelecehan seksual yang dilakukan.

Denda paling ringan yang diatur ialah bagi pelaku pelecehan seksual non fisik maksimal Rp10 juta atau penjara paling lama 9 bulan. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 5 UU TPKS.

Kemudian pada pelaku pelecehan seksual fisik, ada beragam denda dan ancaman pemidanaan yang berlaku. Pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda Rp300 juta diberikan pada pelaku pelecehan seksual fisik dengan tipu muslihat atau pelaku yang memanfaatkan kerentanan seseorang. Hal ini diatur dalam Pasal 6 UU TPKS.

Selain itu, diatur juga sanksi bagi pelaku kekerasan seksual lainnya sebagai berikut:

Pasal 8
Pelaku kekerasan seksual yang memaksa menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda Rp50 juta.

Pasal 9
Pelaku kekerasan seksual yang memaksa menggunakan alat kontrasepsi hingga korban kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap. Ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda Rp200 juta.

Pasal 10
Pembiaran perkawinan, pemaksaan perkawinan dengannya atau orang lain, termasuk perkawinan anak, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Ancaman pidana penjara 9 tahun dan atau denda Rp200 juta.

Pasal 11
Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat atau dalam kapasitas pejabat resmi, dengan tujuan intimidasi agar diakui, mempermalukan atau merendahkan martabat, dapat dipidana penjara 12 tahun dan atau dengan Rp300 juta.

Pasal 12
Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, menggunakan tipu muslihan, dengan maksud memanfaatkan organ tubuh seksual, dapat dipidana penjara 15 tahun dan atau denda Rp1 miliar karena eksploitasi seksual.

Pasal 13
Setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual dengan pidana penjara 15 tahun dan atau denda Rp1 miliar.

Pasal 14 ayat (2)
Setiap orang yang merekam atau mengambil gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan, menyebarkan, melakukan penguntitan atau pelacakan pada orang dengan tujuan seksual, dapat dipidana dengan ancaman penjara 6 tahun dan atau denda Rp300 juta.