Israel Serang Gaza, DPR Desak Indonesia Bersikap Tegas di BoP

03 Feb 2026, 12:20 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Ilustrasi - Ribuan warga Palestina kembali ke Gaza utara dari pengungsian di wilayah selatan. (ANTARA/Anadolu/py)

Intinya sih...

Anggota Komisi I DPR RI mendesak pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap serangan Israel ke wilayah Gaza, Palestina.
Indonesia dinilai memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mempertanyakan serta menegur keras tindakan Israel yang mencederai upaya perdamaian.
Komisi I DPR RI akan terus mengawal sikap dan langkah pemerintah agar sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan serta mendukung perdamaian dunia.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap Israel yang kembali melancarkan serangan ke wilayah Gaza, Palestina, termasuk kawasan pengungsian, meski telah ada kesepakatan gencatan senjata.

Amelia menilai, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan dan hukum internasional. Sebagai anggota Board of Peace (BoP), Indonesia dinilai memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mempertanyakan serta menegur keras tindakan Israel yang mencederai upaya perdamaian.

“Apa yang dilakukan Israel jelas melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Serangan ke pengungsian tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun,” ujar Amelia dalam keterangannya, dikutip Selasa (3/2/2026).

1. Indonesia tidak boleh diam saat pelanggaran terjadi

bendera Israel (pexels.com/Leon Natan)

Amelia menegaskan, keanggotaan Indonesia dalam BoP harus dimanfaatkan sebagai instrumen diplomasi menekan pihak-pihak yang melanggar kesepakatan damai. Pemerintah, kata dia, tidak boleh bersikap pasif ketika pelanggaran kemanusiaan terus berulang.

“Sebagai bagian dari BOP, pemerintah harus mempertanyakan dan menegur Israel. Ini bukan hanya soal politik, tapi soal kemanusiaan,” ucap dia.

2. Perdamaian nyata bukan sekadar formalitas

Ilustrasi Bendera Palestina (pexels.com/Alfo Medeiros)

Amelia juga menyoroti lemahnya konsistensi forum internasional dalam menegakkan mandat perdamaian. Menurutnya, gencatan senjata tak boleh berhenti pada kesepakatan tertulis jika di lapangan kekerasan terhadap warga sipil masih terus terjadi.

Komisi I DPR RI, lanjut Amelia, akan terus mengawal sikap dan langkah pemerintah agar sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan serta mendukung perdamaian dunia.

“Kita ingin perdamaian yang nyata, bukan perdamaian di atas kertas. Indonesia harus tetap berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan rakyat Palestina,” bebernya.

3. Istana sebut Presiden Prabowo sudah berkomunikasi ke BoP

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Seperti diketahui, Israel kembali menyerang Gaza pada Sabtu (31/1). Pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinan atas eskalasi kekerasan tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan sikap Indonesia kepada Dewan Perdamaian untuk Gaza atau Board of Peace (BoP), meski komunikasi dilakukan melalui jalur tertutup.

"Ya, tentu kan kita prihatin ya, masih terjadi serangan tapi bagaimanapun juga kita akan terus berupaya karena itu bagian dari komitmen kita bangsa Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina," ujar Prasetyo di Sentul, Senin (2/2).

"Ada (Presiden menyampaikan), tapi kan melalui jalur-jalur tertutup," sambungnya.