JAFEX 2026, Cara Jakarta Olah Aset Daerah Jadi Penggerak Ekonomi

Melalui JAFEX 2026, Pemprov DKI Jakarta mempertemukan aset potensial dengan mitra yang memiliki modal, teknologi, pengalaman, dan jaringan. Aset tersebut ditawarkan untuk berbagai pengembangan, seperti kawasan berorientasi transit (TOD), waterfront atau riverfront, kawasan mixed-use, fasilitas olahraga dan rekreasi, hingga ruang komersial, kreatif, dan media luar ruang.

Dengan konsep ini, aset daerah tidak hanya dipandang berdasarkan nilai tanah atau bangunannya. Pemanfaatannya diarahkan untuk membangun konektivitas antarkawasan, menggerakkan perekonomian, meningkatkan kualitas layanan, sekaligus memperluas ruang publik.

Dalam JAFEX 2026, Pemprov DKI Jakarta mempromosikan 40 Barang Milik Daerah (BMD) dengan estimasi potensi investasi awal sekitar Rp22,37 triliun. Nilai tersebut masih merupakan perkiraan awal dan belum mencerminkan investasi yang telah terealisasi. Nilai aktual investasi masih harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari studi kelayakan, kajian teknis, desain, hingga perhitungan biaya.

Selain itu, Pemprov DKI menyebut terdapat 41 aset potensial dari 13 SKPD dengan rencana investasi sekitar Rp13,1 triliun. Angka tersebut merupakan bagian dari portofolio aset yang ditawarkan dalam forum dan menggunakan konteks perhitungan yang berbeda dengan estimasi awal Rp22,37 triliun.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa nilai investasi yang ditawarkan melalui JAFEX masih berada dalam tahap penjajakan dan pengembangan proyek. Karena itu, keberhasilan forum tidak hanya diukur dari besarnya nilai aset yang dipromosikan, tetapi juga dari sejauh mana peluang tersebut dapat diwujudkan menjadi proyek nyata.

Gubernur Pramono menegaskan, optimalisasi aset merupakan bagian dari upaya Jakarta mencari sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD.

“Pembangunan Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena itu, kami mendorong creative financing dan skema kerja sama, termasuk kompensasi atas pelampauan KLB, untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik,” tegasnya.

Pendekatan tersebut, antara lain, diterapkan dalam rencana pengembangan Jakarta International Cultural Hub di Kuningan. Proyek tersebut akan dikembangkan melalui kerja sama dengan pihak swasta tanpa menggunakan APBD.

Besarnya peluang tidak terlepas dari nilai aset yang dimiliki Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyebut nilai aset Jakarta mencapai sekitar Rp750 triliun. Namun, tidak semua aset dapat langsung dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai ekonomi karena sebagian berupa jalan, saluran, taman, dan fasilitas publik lainnya.

Menurut Wibi, pemanfaatan aset perlu dilakukan secara kreatif dengan tetap mempertahankan fungsi utamanya. Salah satunya melalui konsep mixed-use yang memungkinkan aset tertentu memiliki nilai tambah ekonomi tanpa mengurangi manfaatnya sebagai fasilitas publik.

“Kalau kita berbicara tentang Jakarta masa depan, semua yang ada itu harus bisa tepat digunakan. Bagaimana kita mixed-use. Misalnya, taman-taman kita apakah bisa mempunyai nilai ekonomi tambah,” ujar Wibi.

Optimalisasi aset juga membutuhkan kepastian administrasi dan hukum. Sebelum dikembangkan, aset pemerintah harus memiliki status kepemilikan yang jelas sehingga pemanfaatannya memiliki landasan yang kuat.

Pemprov DKI Jakarta mencatat telah memiliki 4.482 sertifikat aset dengan luas 667 hektare dan nilai sekitar Rp126,9 triliun pada 2024. Capaian tersebut tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dan menjadi bagian dari upaya penertiban serta penguatan legalitas aset daerah.

Setelah legalitas diperkuat, tantangan berikutnya adalah memastikan aset dapat dimanfaatkan secara produktif. Badan Pengelolaan Aset Daerah menargetkan kontribusi pendapatan dari pemanfaatan aset meningkat dari Rp805 miliar menjadi Rp1 triliun pada 2026.

Keberhasilan JAFEX 2026 tidak hanya ditentukan oleh besarnya nilai investasi yang ditawarkan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana investasi tersebut memberikan manfaat bagi Jakarta dan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengatakan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tumbuhnya kepercayaan investor menjadi dua indikator penting keberhasilan JAFEX.

“Keberhasilannya dua-duanya sangat jadi poin penting. Dengan peningkatan PAD, juga dengan kepercayaan investor untuk menaruh investasinya di DKI Jakarta, itu juga jadi target utama dari JAFEX ini,” ujar Rany.

Menurut dia, pembangunan Jakarta membutuhkan pembiayaan besar. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi penting. Kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan berinvestasi juga perlu diperkuat agar kerja sama tersebut memberikan manfaat bagi kedua pihak.

Pandangan serupa disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia menyebut pengembangan aset publik membutuhkan sinergi antara pemerintah, investor, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan.

“Kalau seluruh kekuatan ini bisa kita satukan, bisa kita sinergikan dan kolaborasikan, kita akan punya peluang yang besar untuk mengubah aset publik menjadi sesuatu yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita,” ujar dia.

AHY juga menekankan perlunya perubahan cara pandang dalam mengelola aset. Aset pemerintah tidak cukup hanya dicatat dan dikelola, tetapi harus mampu menghasilkan nilai tambah sekaligus tetap sejalan dengan rencana pembangunan. Pemanfaatannya juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dengan pendekatan tersebut, JAFEX 2026 tidak sekadar menjadi etalase aset milik pemerintah. Forum ini menjadi bagian dari upaya Jakarta mengubah aset daerah menjadi proyek produktif yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi masa depan kota. (WEB)