Dukungan Publik ke Perang Iran Turun, Kepuasan Warga pada Trump Anjlok
- Dukungan warga AS terhadap aksi militer di Iran turun menjadi 31 persen, sementara kepuasan terhadap Presiden Donald Trump bertahan di 33 persen, setara rekor terendahnya.
- Kenaikan harga bensin lebih dari 1 dolar AS per galon dan kekhawatiran perang berkepanjangan memperbesar tekanan ekonomi serta politik bagi Trump dan Partai Republik jelang pemilu sela.
- Pemerintah AS meluncurkan Operation Economic Outcast untuk memperketat sanksi terhadap pendapatan Iran, terutama minyak dan perdagangan internasional, sambil menghadapi gejolak domestik.
Jakarta, IDN Times - Dukungan masyarakat Amerika Serikat terhadap aksi militer di Iran merosot ke level terendah sejak konflik bersenjata berkobar. Penurunan tersebut berjalan seiring dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bertahan di rekor terendah.
Berdasarkan hasil jajak pendapat terbaru Reuters/Ipsos yang dirilis awal pekan ini, proporsi warga yang menyokong operasi militer menyusut signifikan. Pelemahan dukungan ini dipicu oleh kekhawatiran masyarakat atas konflik berkepanjangan serta lonjakan harga bahan bakar minyak di dalam negeri.
Kondisi tersebut memberikan tekanan politik berat bagi Trump dan Partai Republik menjelang pemilihan umum sela (midterm elections) pada November mendatang. Ketidakpuasan publik ini sejalan dengan temuan survei sebelumnya pada Juli 2026, ketika 69 persen warga merasa Presiden Trump belum menjelaskan secara jelas tujuan keterlibatan militer AS di Iran.
1. Dukungan aksi militer menyusut tajam akibat pergeseran suara pendukung
Kapal militer AS di Selat Hormuz (Official U.S. Navy Page from United States, Public Domain, via Wikimedia Commons) Hasil survei terbaru menunjukkan hanya 31 persen warga Amerika Serikat yang mendukung aksi militer terhadap Iran. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding survei pada Maret 2026 yang mencatat angka 37 persen serta awal Agustus 2026 sebesar 34 persen. Sejak konfrontasi bersenjata dimulai pada Sabtu (28/2/2026), tingkat persetujuan publik terhadap perang terus berada di bawah 40 persen.
Penurunan dukungan secara keseluruhan dipicu oleh pergeseran sikap di internal pendukung Partai Republik. Berdasarkan rincian riset Reuters/Ipsos, proporsi pemilih dari basis Partai Republik yang mendukung perang merosot menjadi 69 persen dari sebelumnya 77 persen pada Maret 2026. Perubahan konstelasi suara basis konservatif ini memperlemah legitimasi politik atas kebijakan luar negeri pemerintah.
Dampak pertempuran turut membebani posisi politik Donald Trump di mata publik secara nasional. Dalam dua jajak pendapat berturut-turut, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Trump bertahan di angka 33 persen. Capaian rendah tersebut menyamai rekor terburuk yang pernah dicatat dia pada Desember 2017 sewaktu menjalani periode pertama pemerintahan.
2. Lonjakan harga bahan bakar minyak picu kekhawatiran ekonomi publik
ilustrasi bahan bakar minyak (pexels.com/Engin Akyurt) Dampak ekonomi akibat perang Timur Tengah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat kelas pekerja di Amerika Serikat. Tindakan Iran yang melancarkan pemblokiran de facto terhadap ekspor minyak kawasan memicu kenaikan harga energi global. Kondisi ini memperberat beban biaya hidup harian warga di tengah ancaman inflasi pasar domestik.
Harga bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Amerika Serikat melonjak tajam. Memasuki bulan keenam konflik, harga bensin melonjak lebih dari 1 dolar AS per galon (3,8 liter) dibandingkan kondisi sebelum perang, menurut data Reuters yang dilansir Al Jazeera. Peningkatan beban transportasi ini berpotensi menggerus daya beli publik serta memperlambat pemulihan ekonomi nasional.
Keresahan publik kian membesar seiring estimasi masa konflik yang diprediksi berlangsung sangat lama. Sebanyak 83 persen responden meyakini pertempuran akan membentang dalam durasi panjang, naik dari angka 80 persen pada awal bulan. Prospek perang berkepanjangan ini bertolak belakang dengan janji kampanye Trump yang mengusung prinsip America First untuk menghindari keterlibatan militer asing.
Situasi ekonomi tersebut menjadi ancaman serius bagi posisi Partai Republik dalam midterm elections pada November 2026 mendatang. Kelompok pemilih independen saat ini lebih cenderung memihak Partai Demokrat dengan proporsi 33 persen dibanding Partai Republik yang meraih 19 persen.
3. Pemerintah Amerika Serikat alihkan fokus ke tekanan ekonomi Teheran
Gedung Putih, Washington D.C. (unsplash.com/Tabrez Syed) Menanggapi dinamika medan perang dan tekanan domestik, pemerintah Amerika Serikat mulai mengalihkan fokus strategi. Washington kembali memperketat sanksi ekonomi guna melumpuhkan fondasi finansial Teheran sebagai langkah utama di luar operasi militer langsung.
Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengumumkan peluncuran program sanksi komprehensif bernama Operation Economic Outcast pada Senin (24/8/2026). Langkah ketat tersebut menargetkan seluruh muara pendapatan Iran, terutama sektor ekspor minyak bumi dan perdagangan internasional. Pemerintah berupaya mencegah negara maupun perusahaan asing menjalin hubungan bisnis komersial dengan Teheran.
Penerapan tekanan ekonomi masif ini diharapkan mampu menekan kemampuan finansial militer lawan dalam jangka panjang. Meski demikian, para pengamat menilai efektivitas sanksi masih bergantung pada kepatuhan komoditas energi di pasar internasional. Pemerintah Washington bertekad menjaga dominasi diplomasi sembari meredam gejolak politik dalam negeri yang terus meningkat.
