Kembali WTP, Pemprov DKI Terus Perkuat Tata Keuangan Transparan & Akun
- Pemprov DKI Jakarta meraih opini WTP BPK atas LKPD 2025 untuk kesembilan kali berturut-turut, menegaskan komitmen pengelolaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel.
- Tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK mencapai 85 persen, melampaui rata-rata nasional 75 persen; Gubernur Pramono mendorong penyelesaiannya mendekati 100 persen agar anggaran bermanfaat bagi warga.
- Realisasi pendapatan 2025 mencapai Rp80,03 triliun atau 94,76 persen target, sementara belanja Rp76,10 triliun; APBD berfokus pada infrastruktur, ekonomi, kesejahteraan, dan tata kelola.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali membuktikan komitmennya dalam menghadirkan tata kelola keuangan publik yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 menjadi pengakuan atas disiplin anggaran yang terus dijaga secara konsisten. Raihan ini sekaligus menegaskan bahwa setiap rupiah dana publik diolah sesuai standar akuntansi pemerintahan serta regulasi yang berlaku.
Yang menarik, Pemprov DKI Jakarta berhasil mempertahankan predikat WTP selama sembilan tahun berturut-turut. Capaian ini menjadi modal berharga untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat berbasis transparansi dan integritas tinggi.
1. Tindak lanjut pemeriksaan BPK capai 85 persen
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (5/6). (jakarta.go.id) Meski meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemprov DKI Jakarta tak berpuas diri. Berbagai rekomendasi BPK langsung ditindaklanjuti hingga mencapai 85 persen—melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 75 persen.
Gubernur Pramono mendorong seluruh jajarannya untuk terus menggenjot penyelesaian rekomendasi hingga mendekati 100 persen.
"Capaian tindak lanjut pemeriksaan kita sudah di atas rata-rata nasional, tetapi harus terus ditingkatkan," ujar Pramono saat menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (5/6).
Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi BPK RI, DPRD DKI Jakarta, dan seluruh perangkat daerah atas dukungannya. Sinergi ini diharapkan terus terjaga agar pengelolaan anggaran tetap akuntabel dan berdampak nyata.
"Penyelesaian rekomendasi BPK bukan sekadar formalitas administratif. Yang terpenting, setiap rupiah anggaran daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta," tegas Gubernur Pramono.
2. Realisasi Pendapatan Daerah Jakarta 2025 capai 94,76 persen
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Ranperda P2APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin (8/6). (jakarta.go.id) Di acara yang sama, Gubernur Pramono memaparkan capaian pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Laporan tersebut mencakup realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, hingga kondisi finansial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara menyeluruh.
Sepanjang 2025, realisasi pendapatan daerah Jakarta menembus Rp80,03 triliun atau 94,76 persen dari target Rp84,45 triliun. Pemasukan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan lain-lain yang sah.
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja daerah mencapai Rp76,10 triliun atau 88,51 persen dari alokasi Rp85,98 triliun. Dana ini menyokong berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Ibu Kota.
Gubernur Pramono menjelaskan, porsi belanja terbesar terserap pada Belanja Operasi yang mendanai operasional pemerintahan, subsidi, bantuan sosial, belanja pegawai, hingga pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, Belanja Modal terealisasi Rp13,15 triliun. Anggaran ini difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana pelayanan publik bagi warga Jakarta.
3. Fokus pembangunan daerah dan sisa anggaran
Proyek pembangunan Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 Pluit (jakarta.go.id) Gubernur Pramono menegaskan APBD 2025 berfokus pada empat prioritas utama: membenahi lingkungan dan infrastruktur, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan warga, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif.
Dari sisi keuangan, pelaksanaan anggaran menyisakan SiLPA sebesar Rp5,82 triliun. Pemprov DKI Jakarta juga mencatatkan aset sebesar Rp758,57 triliun, dengan kewajiban Rp17,97 triliun dan ekuitas mencapai Rp740,60 triliun. (WEB)
