DPRD DKI Jakarta Dorong Maksimalkan Kegiatan Penanggulangan Stunting

22 Mei 2025, 17:20 WIB

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memaksimalkan berbagai kegiatan terkait penanggulangan stunting, terutama penanganan di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau. (Dok. DPRD DKI Jakarta)

Jakarta, IDN Times - Penanggulangan stunting harus jadi fokus hingga ke seluruh wilayah DKI Jakarta. Persoalan ini tak luput dari perhatian DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memaksimalkan berbagai kegiatan terkait penanggulangan stunting, terutama penanganan di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau.

Ima menegaskan, penanganan stunting tidak hanya oleh Pemprov DKI, melainkan program pemerintah pusat. "Kita akan terus lebih kencang lagi (penanganan stunting)," ujar Ima di gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

1. Stunting bukan hanya sejak kelahiran

Ilustrasi bayi memegang tangan ibu (pexels.com/Medine Dilek Kizmaz)

Menurut dia, stunting pada anak tidak hanya disebabkan sejak kelahiran. Namun juga akibat orang tua abai mengecek secara rutin sejak dalam kandungan.

Selain itu, lingkungan kumuh bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya stunting pada anak. Hal lainnya terkait pemenuhan air bersih dan belum terpenuhi septic tank di masing-masing rumah.

"Ke depan kita minta juga dari Posyandu, Posbindu, termasuk RT-RW lebih aware dengan keberadaan masyarakat yang memang terkena stunting," jelas Ima.

2. DPRD DKI Jakarta meminta lebih masif menyosialisasikan penanganan stunting

Ilustasi pengukuran tinggi stunting (sumber: Unair)

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting di DKI Jakarta sebesar 17,6 persen.

Prevalensi terbesar terdapat pada Kota Jakarta Utara sebesar 19,7 persen. Selanjutnya Jakarta Pusat, sebesar 19,1 persen.

Lalu, Kepulauan Seribu 18,6 persen, Jakarta Barat 17,1 persen, Jakarta Timur 16,8 persen, dan Jakarta Selatan sebesar 16,6 persen.

Melihat kondisi demikian, Ima meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta agar lebih masif dalam menyosialisasikan penanganan stunting di masing-masing wilayah.

Sebab, hingga kini masih banyak masyarakat yang enggan melapor ke Posyandu, RT dan RW, serta Puskesmas, ketika anaknya terdapat gejala stunting.

Ima pernah menemukan warga yang enggan membawa anak ke Posyandu. Alasannya karena malu. "Jadi mungkin perlu sosialisasi lebih masif lagi ke bawah," tutur Ima.

3. Kasus stunting menjadi fokus Pemprov DKI

Wagub DKI Jakarta Rano Karno menyapa warga di Monas, Sabtu (5/4/2025) IDN Times Dini Suciatiningrum

Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Provinsi DKI Jakarta Rano Karno menyatakan, kasus stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi fokus untuk terus diperbaiki secara maksimal.

"Sebetulnya harus bisa ditekan, cuma karakteristik masyarakat di sini (Jakarta) pendekatannya harus spesifik," kata Rano.

Berdasarkan hasil pemetaan Pemprov DKI, angka stunting dan kemiskinan ekstrem masih cukup tinggi di beberapa wilayah Jakarta.

Meskipun tingginya angka stunting di Jakarta hanya pada wilayah-wilayah tertentu. "Nah, ini sebetulnya harus bisa ditekan. Jadi intinya (stunting) itu akan menjadi fokus kita," pungkas Rano. (WEB)