Jakarta Hasilkan 9.059 Ton Sampah Per Hari, DPRD Tetapkan RPPLH

Abdul Aziz mengatakan dengan kondisi limbah pangan tersebut, diperlukan suatu kebijakan yang didukung sistem data pangan dan gizi yang terintegrasi, akurat serta diperbarui secara berkala.

"Diperlukan suatu kebijakan yang didukung oleh sistem data pangan dan gizi yang terintegrasi, akurat dan diperbarui secara berkala melalui pengaturan pangan, sebagai salah satu sistem yang utuh dari hulu sampai hilir dan tidak semata hanya sekadar pengaturan komoditas," ucapnya.

Hal ini dikarenakan hampir 98 persen pangan Jakarta berasal dari luar daerah, dan sisanya 2 persen adalah produksi lokal. Kondisi inilah yang menyebabkan Jakarta memiliki kerentanan terhadap penyediaan pangan dan ketergantungan pasokan pangan dari luar.

Sistematika Raperda dari 39 menjadi 38 pasal dan terdiri dari 14 bab, yang secara mendasar mengintegrasikan perencanaan pangan ke dalam dokumen utama daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) serta memperkuat produksi lokal melalui urban farming dan perikanan pesisir.

"Transformasi ini memberikan kepastian tata kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), memperlancar distribusi pangan murah, serta melarang keras praktik penimbunan untuk menjaga stabilitas harga," ujar Abdul Aziz.

Melalui regulasi peraturan yang ditetapkan ini, pengelolaan sisa pangan organik akan diolah oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sementara itu, akan dihadirkan sistem informasi pangan terintegrasi secara real-time, guna memantau ketersediaan pasokan dengan kerja sama berbagai pihak.

"Kami berharap Raperda ini menjadi payung hukum yang menyatukan kebijakan pangan Jakarta dari hulu sampai hilir, memperkuat koordinasi antar-Perangkat Daerah dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), serta menjamin setiap warga memperoleh pangan yang aman, sehat, bermutu, bergizi, dan terjangkau," tutur Abdul Aziz.

Maka dari itu, Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH/RPLH) ditetapkan sebagai agenda strategis dari perencanaan pembangunan Jakarta jangka panjang.