Jakarta, IDN Times - Kunjungan kerja Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto berlanjut ke Jawa Tengah, tepatnya ke Kabupaten Demak dan Kota Semarang.
Kunjungan ini dalam rangka menggelar rapat koordinasi dengan kabupaten/kota, untuk persiapan mitigasi bencana menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
Sebelumnya, Suharyanto juga mengujungi Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada 16 dan 17 Desember 2024.
Di Jawa Tengah, Kepala BNPB melakukan inspeksi ke tanggul Sungai Wulan di Kabupaten Demak, Kamis, 19 Desember 2024, untuk memastikan penguatan tanggul yang sempat jebol dua kali pada awal tahun ini telah berfungsi dengan baik.
Keesokan harinya, Jumat, 20 Desember 2024, Kepala BNPB mendampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno memberikan arahan dalam rapat koordinasi penanganan bencana hidrometeorologi basah se-Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang diadakan di kantor gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang.
Menko PMK mengingatkan agar daerah rawan banjir mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, untuk mengurangi potensi risiko yang mungkin terjadi.
“Kesiapan, kesigapan bapak-ibu di daerah, pertama dicek dan optimalkan infrastruktur yang sudah ada. Antisipasi juga dengan siapkan sarana prasarana pendukung. Kalau sudah ada langganan banjir dan tidak terhindarkan, perlengkapan penyelamatan dan pengungsian disiapkan,” ucap Pratikno.
“Dengan kesiapan semua pihak dapat mengurangi risiko, karena bencana tidak bisa kita hindari, tapi risiko bisa kita kurangi,” sambungnya, dalam keterangan tertulis BNPB, Sabtu (21/12/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB menyampaikan bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menangani bencana di akhir tahun ini.
“Yang status siaga darurat kita berikan bantuan supaya ketika ada bencana sudah siap, per kabupaten-kota uangnya Rp200 juta dan 15 jenis peralatan. Bagi yang sudah ada bencananya, bantuan diberikan lebih besar, agar warga terdampak benar-benar bisa dilayani,” tutur Suharyanto.
Dengan adanya dukungan dari BNPB kepada pemerintah daerah ini, diharapkan dapat mempercepat dan memastikan penanganan bencana berjalan dengan efektif.
“Mudah-mudahan dengan bantuan dari BNPB, yang sudah ada bencananya, masyarakat yang terdampak bisa dilayani dengan baik. Yang belum jangan sampai ada bencana, tetapi ternyata bencana tidak bisa dihindari, dalam waktu 48 jam pertama pemerintah daerah sudah bisa membantu masyarakat,” ungkap Suharyanto.
Sebagai informasi, di Pulau Jawa, tiga provinsi telah menjalani Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), salah satunya di Jawa Tengah yang dapat dikatakan cukup efektif karena hujan yang turun mulai berkurang.
“Jawa Tengah memasuki hari kesepuluh, terbukti menurut perkiraan BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) kalau tidak dilakukan OMC lagi, hujan deras terjadi dan mungkin banjirnya banyak di mana-mana, tidak hanya di sembilan kabupaten kota yang saat ini sedang banjir,” imbuhnya.
Di akhir arahan, Kepala BNPB mengingatkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana, termasuk BNPB, BPBD (Badan Nasional Penanggulan Daerah), dan pihak lainnya, untuk tetap waspada dan siap siaga selama periode libur nataru.
“Di akhir tahun ini jangan istirahat atau malah ambil libur ambil cuti, karena banyak bencana, ini waktunya kita untuk mengingatkan kepada masyarakat. Tolong berpatroli untuk mitigasi dan peringatan dini kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat tidak diingatkan, padahal di situ sudah jelas ada potensi,” kata Suharyanto.
Selain itu, BNPB juga memberikan dukungan secara simbolis penanganan bencana hidrometeorologi kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Tengah yang telah menetapkan Status Siaga Darurat, dan Tanggap Bencana Hidrometeorologi Basah, serta kepada Kodam IV/DIP dan Polda Jawa Tengah.
Untuk wilayah dengan status Siaga Darurat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp250 juta beserta 16 jenis dukungan logistik peralatan.
Sementara, kabupaten/kota menerima DSP sebesar Rp200 juta dan 15 jenis dukungan logistik peralatan. Kodam IV/DIP dan Polda Jawa Tengah masing-masing mendapatkan satu perahu karet beserta mesin dan satu unit perahu fiber. Sedangkan, wilayah dengan status Tanggap Darurat menerima DSP sebesar Rp250 juta dan 15 jenis logistik peralatan.
BNPB juga turut memberikan dukungan kepada Pemerintah D.I. Yogyakarta serta kabupaten/kota di wilayah ini. Bantuan yang diberikan serupa dengan yang diterima pemerintah daerah di Jawa Tengah, yaitu mendapatkan DSP sebesar Rp250 juta dan 16 jenis dukungan logistik peralatan.
Kabupaten/kota yang berstatus Siaga Darurat menerima DSP sebesar Rp200 juta dan 15 jenis dukungan logistik peralatan. Sementara, wilayah dengan status Tanggap Darurat memperoleh DSP sebesar Rp250 juta dan 15 jenis logistik peralatan.
Rapat koordinasi ini dihadiri Menko PMK, anggota Komisi VIII DPR RI, Penjabat Gubernur Jawa Tengah, perwakilan walikota dan bupati, serta BPBD se-Jawa Tengah, TNI/Polri, dan perwakilan pemerintah D.I. Yogyakarta.