Jokowi: Hitung Dulu Kalau Mau "Sekolahkan" Sertifikat Tanah
Surabaya, IDN Times - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membagikan 1.800.950 sertifikat kepemilikan tanah kepada masyarakat di tujuh provinsi di Indonesia. Untuk provinsi Jawa Timur, pembagian diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo bertempat di Gedung Jatim Expo, Jalan A Yani Surabaya.
Uniknya, kegiatan ini dilakukan serentak dengan memanfaatkan teleconference. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan-pesan kepada warga yang telah menerima sertifikat.
"Tidak alasan rakyat tidak pegang sertifikat. Dari 136 juta, baru diberikan 46 juta sampai tahun lalu. Berarti masih ada 80 juta yg belum pegang. Target saya 2025 harus rampung ini sertifikat," ujar Jokowi melalui teleconference.
1. Hitung dulu kalau mau "sekolahkan" sertifikat
Jokowi yang memimpin penyerahan dari kota Pontianak, Kalimantan Barat berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat supaya dengan bijak memanfaatkan sertifikat tersebut. Menurut dia jangan sampai masyarakat bersikap tidak bijak dengan menggadaikan sertifikat tersebut.
"Saya tahu kalau pegang sertifikat pasti ingin menyekolahkan (menggadaikan)," kelakar Jokowi.
Jokowi berharap jika memang harus menjaminkan, masyarakat harus berhati-hati dengan melakukan kalkulasi terlebih dahulu. "Bisa mengangsur ga, bisa mencicil gak? Kalo bisa silakan. Gapapa," sambungnya.
2. Sarankan supaya digunakan untuk modal usaha
Jokowi menyarankan kepada masyarakat, jika terpaksa harus menggadaikan sertifikat tanah, alangkah baiknya jika digunakan untuk modal kerja.
"Jadi kalau dapat dana gunakan untuk modal kerja," lanjutnya.
3. Jangan digunakan untuk foya-foya
Jokowi sekaligus mengingatkan kepada masyakat supaya tidak berfoya-foya dalam menggunakan dana tersebut. "Misalnya tanahnya luas. Dapat Rp 300 juta, yang Rp 150 juta dipakai beli mobil. Nah ini kesalahan," ujarnya lantas disambut gelak tawa.
4. Bisa jadi agunan
Mendagri Tjahjo Kumolo yang hadir dalam acara itu juga mengatakan bahwa pemberian sertifikat ini dapat secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena seritifikat tersebut kemudian dapat dijadikan agunan bank untuk mendapat dana yang digunakan sebagai modal usaha.
Hal yang sama diutarakan oleh Gubernur Jatim, Soekarwo. "Sangat bagus. Karena itu menjadi bankable. Bank kemudian bisa mengucurkan dana karena ada agunan," ujarnya.
