Jokowi Ingatkan Menteri Perkuat Keamanan Digital Pemerintah

09 Jan 2024, 11:32 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menegaskan pentingnya memanfaatkan momentum selama sembilan bulan ke depan untuk melakukan reformasi birokrasi pemerintahan melalui digitalisasi. Fokus utama adalah menyederhanakan platform, mencegah pemborosan belanja infrastruktur digital, dan meningkatkan keamanan.

"Karena yang paling penting pemborosan belanja infrastruktur digital harus dicegah dan keamanan digital harus terus ditingkatkan," ujar Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).

1. Jokowi minta digitalisasi pemerintahan dipercepat

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan untuk kontribusi investor lokal pada groundbreaking Nusantara Superblock di Kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (20/12/2023). (instagram.com/jokowi)

Jokowi menekankan pentingnya menggunakan sisa waktu masa kepemimpinannya untuk melakukan reformasi dalam birokrasi, terutama terkait digitalisasi. Transformasi digital dianggap sebagai keharusan untuk mencapai keterpaduan dalam layanan digital pemerintah.

Jokowi meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung percepatan transformasi melalui Perum Peruri sebagai govtech nasional, merujuk pada penerapan teknologi dalam pemerintahan.

"Mendagri, Menkominfo juga mempercepat pengembangan dan penerapan digital ID paling lambat bulan enam harus sudah selesai, dan juga Menkominfo segera transformasi kebijakan Government Cloud untuk mempercepat peningkatan layanan digital kita," ujarnya.

2. Instansi pemerintah dilarang kebanyakan bikin aplikasi

Ilustrasi aplikasi (IDN Times/Anata Siregar)

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan perlunya menyederhanakan ribuan platform di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.

Dia menginginkan agar tidak ada lagi pembuatan platform aplikasi baru yang hanya berorientasi pada proyek tertentu, karena hal ini dinilai dapat menyulitkan upaya untuk menciptakan sistem lebih sederhana, berguna, dan terutama efektif dalam penyediaan layanan digital pemerintah.

"Tidak ada lagi platform-platform aplikasi yang baru, dimunculkan, berorientasi hanya ke proyek saja," tegas Jokowi.

3. Jokowi tekankan pentingnya perkuat keamanan digital pemerintahan

ilustrasi hacker (pexels.com/Sora Shimazaki)

Jokowi meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk segera mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Digital (SPBE).

Kemudian, orang nomor satu di Indonesia itu memerintahkan jajarannya untuk mengkonsolidasikan semua portal digital pemerintah ke dalam satu portal nasional. Selain itu, dia menekankan kembali untuk memperkuat keamanan digital, dan pentingnya perlindungan data dan informasi dalam konteks transformasi digital pemerintahan.

"Dan juga sekali lagi perkuat keamanan digital kita," ujarnya.