Jokowi Perintahkan KPK Tangkap Buron Kasus Korupsi dan Kejar Asetnya!

09 Des 2021, 13:02 WIB

Presiden Jokowi dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia 2021 pada Kamis (9/12/2021). (dok. Humas KPK)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap dan mengejar para buron kasus korupsi. Hal itu dilakukan agar aset negara yang disembunyikan para pelaku korupsi bisa segera dipulihkan.

“Buron-buron pelaku korupsi bisa dikejar, baik di dalam maupun luar negeri, aset yang disembunyikan oleh para mafia, mafia migas, mafia pelabuhan, mafia obat, mafia daging, mafia tanah bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili,” ujar Jokowi dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

1. Jokowi sebut Indonesia telah miliki kerja sama internasional untuk kembalikan aset tindak pidana

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi mantan Ketua KPK Firli Bahuri tiba untuk menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan.

Jokowi menuturkan saat ini Indonesia telah memiliki kerja sama internasional untuk pengembalian aset tindak pidana. Bahkan, saat ini sudah ada perjanjian hukum timbal balik dengan sejumlah negara.

“Kita juga sudah memiliki beberapa kerja sama internasional untuk pengembalian aset tindak pidana. Perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana treaty on mutual legal assistance telah kita sepakati dengan Swiss dan Rusia. Mereka siap membantu penelusuran, membantu pembekuan, membantu penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana di luar negeri," terang Jokowi.

2. Jokowi minta upaya penindakan harus dilakukan tegas dan tidak pandang bulu

Menurut Jokowi, upaya penindakan sangat penting dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Hal itu, lanjutnya, bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku namun juga memberikan efek menakutkan.

“Tapi penindakan juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara,” tuturnya.

3. Jokowi ingin pemulihan aset dan PNBP harus diutamakan

Presiden Jokowi dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia 2021 pada Kamis (9/12/2021). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Berikutnya, mantan Wali Kota Solo ini menuturkan bahwa pemulihan aset dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) harus diutamakan untuk pemulihan keuangan negara. Ia pun mengapresiasi peningkatan pemulihan aset dan PNBP di semester satu 2021.

“Misalnya Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan kerugian negara dari kasus korupsi sekitar Rp15 triliun dan tadi jumlah yang lebih besar sudah disampaikan Ketua KPK yang telah dikembalikan kepada negara lewat KPK,” terang Jokowi.