Jokowi Tak Tahu Wacana Tarif KRL Berbasis NIK

01 Sep 2024, 09:53 WIB

Presiden Jokowi pimpin Rapat Terbatas terkait Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Senin (5/8/2024). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Jokowi tak tahu soal tarif KRL berbasis NIK, belum ada rapat membahas hal tersebut.
Wacana tarif berbasis NIK tercantum dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2025 yang diserahkan pemerintah ke DPR.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub menegaskan skema tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan diberlakukan dalam waktu dekat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengaku tak tahu mengenai wacana tarif KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jokowi mengaku, belum ada rapat membahas mengenai hal tersebut.

"Saya ndak tahu, belum ada rapat soal itu," ujar Jokowi di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Jokowi mengaku, rencana rapat juga belum ada. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, belum mengetahui kondisi di lapangan.

"Belum tahu, saya belum tahu masalah lapangannya seperti apa," kata dia.

1. Wacana tarif KRL berbasis NIK ada di buku nota keuangan RAPBN

Ilustrasi KRL (IDN Times/Dhiya Awlia Azzahra)

Wacana ini tertuang dalam Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR.

"Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek," seperti dikutip dari Buku Nota Keuangan 2025, Kamis (29/8/2024).

2. Skema penetapan tarif KRL berbasis NIK belum akan diterapkan dalam waktu dekat

ilustrasi KTP (pixabay.com/Udik_Art)

Merespons rencana tersebut, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan, skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan diberlakukan dalam waktu dekat.

"Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan memastikan belum akan ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dalam waktu dekat," ucapnya Kamis (29/8/2024).

3. Tujuannya agar subsidi lebih tepat sasaran

Ilustrasi penumpang KRL Commuter Line. (dok. KAI Commuter)

Namun ia menjelaskan bahwa rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, untuk memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait.

"Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," ucap Risal.

Bila mengacu data dokumen nota keuangan RAPBN 2025, belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp4,79 triliun. Anggaran ini untuk operasional KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek. Namun, ada catatan yang menyertai penyaluran subsidi angkutan kereta api ini.