Tarif KRL Jabodetabek dari Subsidi Berbasis NIK Bakal Diterapkan 2025?
- Pemerintah akan menerapkan tarif KRL berbasis NIK di 2025.
- Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub menegaskan penyesuaian tarif belum akan diberlakukan dalam waktu dekat.
- Belanja subsidi PSO tahun anggaran 2025 untuk PT KAI mencapai Rp4,79 triliun.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah merencanakan akan penerapan tarif KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di 2025. Hal itu terkait perubahan skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek mulai tahun depan, dari skema berbasis pengurangan tarif menjadi menjadi berbasis NIK.
Wacana ini tertuang dalam Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR.
"Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek," seperti dikutip dari Buku Nota Keuangan 2025, Kamis (29/8/2024).
1. Skema penetapan tarif KRL berbasis NIK belum akan diterapkan dalam waktu dekat
Merespons rencana tersebut, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan, skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan diberlakukan dalam waktu dekat.
"Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan memastikan belum akan ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dalam waktu dekat," ucapnya Kamis (29/8/2024).
2. Tujuannya agar subsidi lebih tepat sasaran
Namun ia menjelaskan bahwa rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, untuk memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait.
"Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," ucap Risal.
Bila mengacu data dokumen nota keuangan RAPBN 2025, belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp4,79 triliun. Anggaran ini untuk operasional KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek. Namun, ada catatan yang menyertai penyaluran subsidi angkutan kereta api ini.
3. DJKA buka diskusi publik bahas skema tarif KRL
Di sisi lain, DJKA juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek.
"Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat," tuturnya.
