Jubir Presiden: Tak Pernah Ada Orang yang Ditangkap karena Mengkritik

17 Feb 2021, 21:36 WIB

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo tegak lurus dengan demokrasi dan terus menerus memperbaikinya. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa Jokowi mempersilakan rakyat untuk aktif mengkritik pemerintah.

Ia pun mengklaim, tidak ada orang yang ditangkap karena mengkritik.

"Tidak pernah ada orang yang ditangkap karena menyampaikan kritik. Saya bicara dengan humas kepolisian, kalau ada aduan-aduan, selalu ada upaya menemukan unsur-unsur pidananya," kata Fadjroel dalam acara Mata Najwa bertajuk Kritik Tanpa Intrik yang disiarkan Trans7, Rabu (17/2/2021).

1. UU ITE jadi masalah karena berhadapan dengan dunia digital

Deretan pasal karet yang menjerat individu atau lembaga di dalam UU ITE (IDN Times/Arief Rahmat)

Fadjroel mengatakan, Jokowi juga menyatakan UU ITE tidak memberi rasa keadilan. Alhasil, Jokowi meminta DPR untuk merevisi UU ITE.

"Tahun 2016, revisi pertama juga datang dari Pak Jokowi," katanya.

"Memang ada masalah tampaknya di UU ITE ini. Kenapa jadi masalah terus menrus? Karena kita baru berhadapan dengan dunia digital," katanya lagi.

2. YLBHI nilai banyak orang yang ditangkap karena mengkritik

IDN Times/Irfan Fathurochman

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, apa yang dikatakan Jokowi memang baik secara formal. Namun, masyarakat menanti kebijakan apa yang selanjutnya akan ditentukan.

“Banyak sekali sebetulnya orang yang ditangkap karena kritik. Banyak sebelumnya orang-orang bertanya bahkan sesama aktivis, 'Kira-kira kalau kita bikin meme ini ditangkap gak?'. Kekhawatiran seperti itu muncul," kata Asfinawati.

Asfinawati menilai, pernyataan Jokowi itu hanya untuk menepis adanya ketidakberesan dalam pemerintahan. Ia menambahkan, berdasarkan temuan YLBHI, ada 3.000 lebih orang ditangkap karena mengkritik atau menyampaikan pendapat di muka umum.

“Dan (dari yang ditangkap itu) yang dibawa ke pengadilan sedikit sekali, itu bukti (penangkapan) sewenang-wenang," kata dia.

3. Ada dua persoalan mengapa orang takut mengkritik

(Pakar hukum tata negara Refly Harun) ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Di tempat yang sama, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, suasana takut mengkritik dan dilaporkan ke polisi memang terasa. Bahkan, ketika mengkritik penguasa, ia juga pernah dilaporkan.

"Pangkal persoalannya ada dua, pertama di UU ITE yang terlalu ngaret kita gak bisa membedakan mana penghinaan, kritik. Begitu orang mengadu, tiba-tiba ditendem dengan ujaran kebencian," kata Refly.

"Kedua, soal objektifitas subjektifitas penegak hukum. Itu diserahkan ke penegak hukum untuk menafsirkan (UU ITE)," sambungnya.

4. Jokowi minta Polri selektif menerima laporan UU ITE

Presiden Joko "Jokowi" Widodo. (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Sebelumnya, Jokowi meminta polisi lebih selektif dalam menerima laporan terkait pelanggaran UU ITE. Sebab, Jokowi merasa akhir-akhir ini sangat banyak laporan terkait UU ITE tersebut.

"Saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif, sekali lagi lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE," kata Jokowi dalam acara Rapat Pimpinan TNI-Polri yang ditayangkan di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin 15 Februari 2021.

Jika UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, kata Jokowi, dia akan meminta DPR merevisi UU tersebut. Terutama dalam menghapus pasal-pasar karet yang multitafsir.

"Yang mudah diinterpretasikan secara sepihak. Tentu saja kita tetap harus menjaga ruang digital Indonesia, sekali lagi, agar bersih, sehat, beretika, penuh dengan sopan santun, agar penuh dengan tata krama dan produktif," kata Jokowi.