Junaedi Saibih Gugat Jaksa Agung-Menkeu, Minta Ganti Rugi-Dilupakan

Ada dua pihak yang menjadi termohon, yakni Jaksa Agung dan Menteri Keuangan.

"Jaksa Agung saya minta untuk terkait right to be forgotten, memerintahkan kepada Jamdatun untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu terhadap penyelenggara sistem elektronik untuk kemudian melakukan erasure terhadap apa berita yang terkait dengan berita saya," ujarnya.

"Yang kedua, itu saya mengajukan termohonnya adalah Menteri Keuangan untuk kemudian melakukan pembayaran atas ganti kerugian yang sudah saya terima," lanjut Junaedi.

Dosen Universitas Indonesia itu mengatakan, ia mengalami kerugian materiil senilai Rp288.445.872. Kerugian itu dihitung berdasarkan potensi pendapatan yang hilang selama dirinya berperkara.

"Penghitungan dari penghasilan gaji yang biasa saya terima dari UI. Itu jadi ya tiap bulannya lalu kita hitung menjadi rata-rata per bulannya itu, lalu kita kalikan, kita hitung dengan perolehan yang selama saya berada dalam tahanan kurang lebih 11 bulan," jelasnya.

Selain itu, ia juga mengalami kerugian immateril senilai Rp100 miliar.

"Saya mengajukan imateril, ya. Imateril namun memang kita ajukan saja, gitu kan, terkait dengan imateril meskipun secara teori, ya, yang namanya dalam pidana tuh enggak bisa imateriel, hanya materiel. Tapi tetap kita ajukan yang imateril," katanya.

Diketahui, Mahkamah Agung (MA) pada Agustus 2026 menolak kasasi yang diajukan Kejaksaan Agung terhadap Tian Bahtiar, Adhiya Muzakki, dan Junaedi Saibih.

Permohonan kasasi ketiganya diadili dan diperiksa ketua majelis hakim Jupriyadi dengan anggota Arizon Mega Jaya dan Ainal Mardhiah.

Sebelumnya, mereka didakwa melakukan perintangan penyidikan pada tiga perkara korupsi yakni tata kelola komoditas timah, korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan, serta perkara korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan minyak goreng.