Prancis Kerahkan 70 Ribu Aparat Hadapi Gelombang Unjuk Rasa
- Prancis mengerahkan 70 ribu polisi dan gendarmerie menghadapi demonstrasi nasional terkait biaya hidup, upah, dan kondisi kerja, di tengah peringatan potensi kekerasan serta pemblokiran jalan.
- Demonstrasi melibatkan 146 ribu peserta menurut pemerintah, sementara serikat menyebut 250 ribu; bentrokan di Paris dan Lyon memicu penggunaan gas air mata oleh polisi.
- Pengamanan mencakup kendaraan lapis baja, drone, dan larangan aksi di sejumlah lokasi; serikat pendidikan juga menyerukan mogok nasional pada 10 November untuk menuntut gaji dan investasi.
Jakarta, IDN Times - Otoritas Prancis mengerahkan 70 ribu personel polisi dan gendarmerie ke seluruh penjuru negeri pada Sabtu (7/11/2026). Pengerahan aparat keamanan dilakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi gelombang baru demonstrasi yang memprotes kenaikan biaya hidup, upah, serta kondisi kerja.
Otoritas setempat memperingatkan adanya potensi kekerasan, pemblokiran jalan, dan kerusakan properti selama pertemuan yang tidak memiliki izin. Sebagaimana dilansir Anadolu Agency, Kementerian Dalam Negeri Prancis menyatakan banyak seruan aksi diatur tanpa kepemimpinan formal maupun pengawasan serikat pekerja, serta disertai ajakan kekerasan dan gangguan di media sosial.
1. Kericuhan di Paris dan unjuk rasa di berbagai kota
unjuk rasa pelajar di Perpignan, Prancis (Aurelio Cárdenas, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons) Dilansir RTL Today, ribuan orang berunjuk rasa di berbagai wilayah Prancis pada Sabtu (7/11/2026) dan bentrokan pecah antara polisi dengan sejumlah demonstran di Paris. Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sebanyak 146 ribu orang berpartisipasi dalam demonstrasi di seluruh negeri, termasuk 46 ribu orang di Paris. Pihak serikat pekerja menyampaikan angka berbeda, yakni 250 ribu demonstran secara nasional dengan 75 ribu orang berada di ibu kota.
Polisi menggunakan gas air mata di Place de la Nation terhadap orang-orang yang melemparkan proyektil dan kembang api rakitan ke arah aparat. Kepolisian menyatakan sekelompok 200 orang yang bertindak anarlos melakukan penyerangan saat petugas sedang menangkap seorang pria yang membakar tempat sampah. Di Kota Lyon, polisi juga melepaskan gas air mata untuk membubarkan ratusan orang yang memblokir jalan dalam pertemuan tanpa izin.
2. Pemerintah kerahkan armada taktis dan larang aksi tertentu
Perusuh menjarah toko gim video saat kerusuhan di Paris, 17 Oktober 2026. (Jorge Jaramillo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons) Operasi pengamanan berskala nasional tersebut mencakup 110 unit pasukan bergerak, 25 kendaraan lapis baja Centaur, meriam air, helikopter, dan drone. Polisi juga menggelar pemeriksaan di jalur kereta api, stasiun, serta ruas jalan guna menyita benda-benda berbahaya yang dapat dijadikan senjata. Otoritas telah mengeluarkan perintah larangan demonstrasi di sejumlah pusat kota dan meminta aksi yang terdaftar untuk mengambil rute alternatif.
Aksi yang direncanakan oleh kelompok Yellow Vests di Place de la Concorde dilarang oleh pihak berwenang. Penjagaan aparat yang ketat di lokasi membuat massa tidak dapat mendekat ke area sekitar istana presiden dan parlemen. Sekitar 100 orang yang tiba di lokasi langsung dikepung oleh polisi. Salah satu koordinator Yellow Vests, Benjamin Ball, serta juru bicara Azelma Sigaux termasuk di antara mereka yang ditangkap aparat.
3. Kelompok pendidikan jadwalkan pemogokan kerja lanjutan
unjuk rasa Prancis, 6 November 2026 (Jules*, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons) Gelombang demonstrasi bermula dari aksi para pelajar sekolah menengah atas pada akhir September yang menyuarakan keresahan atas kondisi pendidikan. Sabine Kharbach selaku juru bicara Student Union menyampaikan sikap kelompoknya mengenai demonstrasi tersebut. "Hari ini adalah momentum aksi yang membantu menjaga tekanan. Banyak anak muda bergerak karena tanggapan pemerintah tetap tidak memuaskan," kata Sabine Kharbach.
Menyusul aksi mogok kerja pada 5 November, serikat pendidikan Prancis menyerukan pemogokan kerja nasional berikutnya pada 10 November karena menilai komitmen pemerintah terhadap sektor tersebut masih belum cukup. Serikat pekerja menuntut penambahan perekrutan staf, gaji yang lebih tinggi, serta peningkatan investasi untuk pendidikan dan riset. Kelompok guru dan pelajar menyatakan bahwa mereka berada dalam posisi kuat, sedangkan pemerintah berada dalam posisi lemah dan mulai melunak
